Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Bogor terlibat perang dingin dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor. Musababnya, alokasi dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran Covid-19 dinilai tidak transparan. Ketidakjelasan itu pun memaksa wakil rakyat di Kota Hujan meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor membuka data tersebut. PERSOALAN ini bermula dari kegeraman Panitia Khu­sus (Pansus) Pengawasan Anggaran Covid-19 Kota Bo­gor atas Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Bogor yang hingga kini belum menyerahkan rincian peng­gunaan anggaran Covid-19 kepada DPRD Kota Bogor. Belum lagi Tim Pansus me­nemukan sejumlah kejang­galan terkait lalu lintas keu­angan yang dilakukan Pem­kot Bogor dengan Tim Gugus Tugas Percepatan Penanga­nan Covid-19. Koordinator Pansus Penga­wasan Anggaran Covid-19 DPRD Kota Bogor Jenal Mu­taqin mengatakan, kejang­galan yang dimaksud seper­ti pergeseran anggaran ter­jadi berkali-kali hingga tidak adanya transparansi peng­gunaan anggaran Covid-19. Bahkan, hingga kini dewan belum mendapat sajian data mendetail terkait alokasi dan penggunaan dana penanga­nan Covid-19 di Kota Bogor. Tak hanya itu, pergeseran besaran anggaran penanga­nan Covid-19 yang terjadi berulang kali juga menjadi tanda tanya besar bagi para anggota DPRD Kota Bogor lainnya. Seperti dalam rapat yang sudah dilakukan baru-baru ini, total kebutuhan anggaran semula Rp323 mi­liar yang disimpan pada pos anggaran Belanja Tak Ter­duga (BTT) kini berubah menjadi Rp144 miliar, yang kemudian berubah kembali menjadi Rp213 miliar. ”Kebutuhan Rp213 miliar itu angka yang tercantum dalam BTT. Pada saat perja­lanannya, dari beberapa realisasi, ada yang sudah dicairkan seperti di Bidang Kesehatan Rp33,5 miliar, dari Jaring Pengamanan So­sial (JPS) atau Bantuan So­sial (Bansos) Rp10,6 miliar. Sedangkan penanganan dampak ekonomi belum di­keluarkan anggarannya. Jadi baru dua sektor yang dikelu­arkan dengan total anggaran Rp44,1 miliar,” kata Jenal. Secara umum, dari total anggaran Rp213 miliar ter­sebut, Pemkot Bogor ber­sama Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Bogor baru menggunakan anggaran tersebut untuk dua jenis Bidang Kesehatan dan JPS atau Bansos. ”Sisanya belum ada anggaran yang dikeluarkan. Kami selaku DPRD juga mempertanyakan secara detail soal penggu­naan anggaran itu,” ujar po­litisi Gerindra itu. Tak hanya itu, ia menyebut Pansus DPRD juga menyo­roti rincian penggunaan ang­garan yang sudah digunakan, baik dari sisi Bidang Keseha­tan maupun JPS. Sebab dalam beberapa kali forum rapat, sejumlah Satuan Kerja Perang­kat Daerah (SKPD) dan in­stansi terkait belum membe­rikan data rinci kaitan peng­gunaan anggaran tersebut. ”Selama tiga kali rapat, di masing-masing SKPD tidak memberikan data terkait ang­garan yang sudah dikeluarkan. Rincian secara detailnya tidak ada, sehingga DPRD kesuli­tan dalam memeriksa kebu­tuhan-kebutuhan anggaran yang sudah digunakan,” im­buhnya. Sedangkan dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2020 tentang Per­cepatan Penanganan Corona Virus Desease 2019 di Ling­kungan Pemerintah Daerah, tambah Jenal, menyebutkan bahwa seluruh kepala perang­kat daerah sebelum mengaju­kan pencairan anggaran BTT, berkaitan dengan penanganan Covid-19, mereka harus men­gusulkan terlebih dahulu rencana kebutuhan. ”Data itulah yang tidak dida­patkan DPRD hingga kini, sehingga sulit DPRD untuk mendapatkan informasi yang utuh tentang sasaran dari kebijakan Covid-19 yang di­maksud. Yang lebih khusus­nya masalah bansos terhadap masyarakat yang masih sim­pang siur penerima di la­pangan,” ujarnya. Hal senada diungkapkan Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto. Menurutnya, dari lima kali rapat yang su­dah dilakukan khusus ter­kait pembahasan anggaran, pihak pemkot kurang ter­buka dan hanya memberikan data gelondongan. ”Sedang­kan kita perlu memberikan masukan ataupun saran ter­kait peruntukan, kebutuhan-kebutuhan mendesak di la­pangan, hingga perbaikan besaran alokasi agar peman­faatannya bisa optimal dan tepat sasaran,” katanya. Refocusing (pemusatan kembali, red) anggaran yang diperuntukkan penanganan Covid-19 tidak sedikit. Terca­tat sekitar Rp323 miliar, di mana Rp214 miliar di anta­ranya dimasukkan pos BTT. DPRD sendiri mengalihkan anggaran di Sekretariat Dewan (Setwan) sekitar Rp19 miliar, termasuk terbesar dibanding SKPD lain di lingkungan pem­kot. ”Kita ingin memastikan bahwa peruntukannya meng­kaver hal-hal penting dan mendesak terkait percepatan penanganan pandemi Co­vid-19. Termasuk juga kita awasi bersama apakah reali­sasinya sesuai regulasi yang ada,” ujarnya. Hal sama dikatakan Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional (DPD PAN) Kota Bogor Safrudin Bima. Ia mendorong Pemkot Bogor melakukan transpa­ransi secara detail terkait penggunaan anggaran Co­vid-19, baik itu Gugus Tugas, dinas maupun instansi lain yang terlibat dalam penanga­nan Covid-19. ”Hal ini untuk menjawab pertanyaan dari banyak pihak, termasuk dari DPRD. Kami sebagai DPRD juga punya hak untuk bertanya soal penggu­naan anggaran. Kalau bisa secara rinci, baik dari dinas maupun instansi tertentu yang menangani Covid-19,” pinta­nya. Ketua Fraksi Amanat Nu­rani (FAN) DPRD Kota Bogor itu juga mengaku hingga kini belum ada laporan rinci secara detail terkait peng­gunaan anggaran penang­gulangan Covid-19. ”Saya mendengar dari teman-teman belum ada laporan rincian penggunaan anggar­annya. Intinya saya selaku ketua fraksi tentu mendorong adanya transparansi peng­gunaan anggaran ini. Tidak ada satu pun kebijakan publik yang tidak bisa diawasi. Maka dari itu transparansi ini pen­ting. Baik dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Dae­rah (APBD), bantuan-bantu­an, semua anggaran berkaitan dengan Covid-19, harus trans­paran,” tegasnya. Menanggapi hal itu, Ketua Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Bogor Dedie A Rachim mengaku tak ing­in banyak komentar kaitan persoalan tersebut. Sebab, pria yang juga wakil wali kota Bogor itu menyebut ba­hwa Gugus Tugas Kota Bogor tidak mempunyai anggaran. Ia menyarankan agar pihak-pihak terkait bertanya langs­ung kepada SKPD dan in­stansi yang bersangkutan untuk mendapatkan infor­masi detail soal peruntukan dan penggunaan anggaran penanganan Covid-19 Kota Bogor. “Mending tanya langs­ung kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor atau Ba­dan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kota Bogor untuk lebih jelasnya,” ujarnya. Sementara itu, Wali Kota Bogor Bima Arya mengaku siap memberikan data rinci penggunaan anggaran penang­gulangan Covid-19 pada ke­sempatan rapat berikutnya bersama DPRD Kota Bogor. ”Transparansi itu prinsip utama. Harus jadi landasan semua. Tadi baru saya lakukan rapat. Lengkap. Pak Wakil, Sekda dan dinas terkait soal penggunaan anggaran Co­vid-19. Cek semua anggaran. Pada kesempatan rapat berikut dengan dewan, semua siap untuk menjelaskan dengan lebih rinci,” singkatnya. (ogi/c/rez/run)