METROPOLITAN - Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) berencana meluncurkan layanan angkutan massal atau program Buy The Service (BTS) di kawasan Puncak, Bogor. Transpor­tasi ini dicanangkan untuk mengurai kesemrawutan lalu lintas yang terjadi di kawasan Puncak selama ini. Komite perencana pembangunan strategis, Yayat, mengatakan bahwa untuk mengatasi kesemrawutan lalu lintas di kawasan Puncak, BPTJ bersama pemerintah pu­sat berencana meluncurkan layanan angkutan massal berupa bus. Layanan angkutan massal atau program BTS merupakan salah satu program yang akan dite­rapkan di kawasan Puncak nanti. “Program tersebut mer­upakan upaya pemerintah pusat membantu Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor dalam mengatasi kemacetan di Jalur Puncak, Kabupaten Bogor,” kata Yayat. Selain untuk mengatasi kesem­rawutan di kawasan Puncak, jelasnya, program BTS ini dip­ercaya dapat menekan jumlah kendaraan pribadi yang hilir mudik di kawasan Puncak, khususnya para pengendara dari luar Bogor. ”Jadi nanti sis­temnya orang dari luar Bogor yang akan datang ke Puncak harus menggunakan bus ini. Jadi dengan adanya bus ini setidaknya bisa mengurangi jumlah kendaraan pribadi yang melintas di kawasan Puncak,” ucapnya. Dalam kesempatan ini, Yayat juga meminta Pemkab Bogor mempersiapkan diri untuk menyambut rencana pemerin­tah pusat. Sebab, program BTS yang saat ini digagas pemerin­tah pusat harus berkelanjutan. Karena itu, perencanaannya pun harus dilakukan untuk jangka panjang dengan per­siapan yang matang. ”Tentunya ketika layanan angkutan massal akan diope­rasikan, maka harus diper­timbangkan juga keberadaan angkot yang ada di Jalur Pun­cak. Apakah angkot yang ada di Jalur Puncak akan kita ja­dikan feeder (pengumpan, red) untuk bus ini atau bagai­mana. Tentu ini harus kita pikirkan matang-matang,” ingatnya. Keberadaan bus massal ini dinilai sebagai lang­kah jitu untuk mengatasi ke­semrawutan Puncak. ”Tapi tetap ini semua baru pemba­hasan awal saja. Kita belum bisa berbicara rinci karena semuanya mesti kita magang dulu,” ujar Yayat. Sementara itu, Kasubdit Pengawasan dan Pengendalian BPTJ Torang Hutabarat meminta pemerin­tah juga mesti berpikir bagai­mana membuat masyarakat yang hendak berwisata ke Puncak berpindah mengguna­kan kendaraan umum. ”Tentunya layanan BTS yang digagas harus baik, sehingga dengan sendirinya mereka menggunakan layanan angku­tan umum. Dan ini PR kita bersama,” katanya. Untuk itu, Torang mengingat­kan semua unsur pemerintah, dari pemerintah pusat, pro­vinsi dan daerah, harus terlibat untuk bersama-sama men­cari solusi soal ini. Dengan program BTS diharapkan ma­syarakat beralih dari penggu­naan kendaraan pribadi ke angkutan umum. ”Tentunya pemerintah saat ini tengah menyiapkan peningkatan layanan umumnya terlebih dahulu. Kita belum bisa bicara banyak duku, karena ini baru pertemuan perdana kita. Yang pasti BTS ini untuk memancing (pengendara pribadi, red) agar beralih ke angkutan umum,” ujarnya. Menanggapi hal itu, Kepala Bagian Program dan Pengen­dalian Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor, Ajat Rochmat Jatnika, mengaku belum bisa banyak komentar mengenai hal terse­but. ”Ini adalah rapat awal untuk kita merespons kaitan program BTS ini. Pada prinsip­nya apa yang disampaikan dan digagaskan, tidak merugikan ekonomi, sosial dan lingkungan di kawasan Puncak. Karena percuma kalau saat kemacetan hilang tapi pendapatan masy­arakat juga hilang,” ucapnya. Ajat meminta wacana pena­taan Puncak ini tak berhenti di sini namun terus berkesinam­bungan. ”Kajian ini juga harus bersinergi sejak awal, bukan di akhir. Dan kita mesti dilibatkan. Harapannya kita ingin wacana ini jangan sampai anget-anget tai ayam. Jadi kita ingin ini se­mua terus berkesinambungan, tidak hanya sampai di sini saja,” tutupnya. (ogi/c/rez/run)