Posisi Indonesia pada bidang ekonomi dan keuangan syariah global berada pada posisi membanggakan. Seperti yang tercantum dalam The State of Global Islamic Economy (SGIE) Report 2020/2021 bahwa Indonesia berada pada peringkat ke-4 dari 73 negara. Pencapaian ini telah mengalami peningkatan signifikan dibandingkan 2018 lalu yang menempati peringkat ke-10. THE State of the Global Islamic Economy Report sendiri merupakan laporan yang mendefinisikan dan memberikan pandangan menyeluruh tentang ekonomi Islam serta potensi masa depannya, untuk memfasilitasi investasi dan pertumbuhan industri. Ini adalah barometer tahunan kesehatan dan perkembangan industri ekonomi Islam di seluruh dunia. Laporan tahunan tersebut bekerja sama dengan jaringan media dunia Thomson Reuters. Pada 2019, aset keuangan syariah Indonesia tercatat sebesar US$99,2 MILIAR, atau sekitar 3,44% dari total aset keuangan sya­riah global. Sejalan dengan itu, kinerja sektor halal juga mam­pu menunjukkan kinerja yang lebih baik dibandingkan per­ekonomian nasional semasa Covid-19. Pada 2020, pertum­buhan Halal Value Chain (HVC) hanya mengalami kontraksi sebesar -1,72%, lebih tinggi dibandingkan kontraksi per­tumbuhan ekonomi nasional yang tercatat sebesar -2,07%. “Untuk memainkan peran besar bagi industri halal di pa­sar domestik dan pasar global, Indonesia harus menjadi ba­gian dari Global Halal Value Chain yang akan mempelo­pori penerapan Halal Tracea­bility dan Halal Assurance System yang terpercaya. Du­kungan Pemerintah dalam pengembangan ekonomi sya­riah yaitu dengan penguatan Halal Value Chain yang berfo­kus pada enam klaster atau sektor industri potensial, an­tara lain makanan-minuman, pariwisata halal, fesyen muslim, media-rekreasi halal, farmasi-kosmetik halal, dan energi halal,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Har­tarto, dalam acara Percepatan Inklusi Keuangan Bagi Pondok Pesantren dan Halal Bihalal X Aspirasi Para Lora dan Gus (Asparagus) secara virtual, Ju­mat (11/6) malam. Sebagai bukti kesiapan indu­stri nasional dalam mendukung Indonesia sebagai Produsen Halal Dunia, lanjut Menko Air­langga yang juga adalah Ketua Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI), sudah terdapat dua permohonan Kawasan Industri Halal (KIH) yang sudah sampai tahap proses verifikasi di Kementerian Perindustrian, yaitu Kawasan Industri Modern Cikande di Serang (Banten) dan Kawasan Industri Safe n Lock di Sidoarjo (Jawa Timur). Potensi ekonomi pondok pesantren (ponpes) di Indo­nesia sangat besar. Jumlah ponpes di Indonesia pada Tri­wulan I-2021 sebanyak 31.385 ponpes dengan jumlah santri sekitar 4,29 juta orang, yang 44,2% di antaranya memiliki potensi ekonomi. Diharapkan semua ponpes akan memiliki potensi ekonomi sehingga da­pat menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan, ekonomi syariah, dan UMKM halal In­donesia. “Kolaborasi dalam membangun ekosistem sya­riah berbasis ponpes perlu dilakukan baik antara regulator maupun stakeholders, sehing­ga ponpes dapat mendorong terjadinya peningkatan keu­angan inklusif seiring dengan peningkatan akses keuangan. Hal ini diharapkan dapat me­ningkatkan pendapatan, men­gurangi jumlah kemiskinan, serta meningkatkan kapasitas UMKM sehingga dapat naik kelas. Usaha yang dijalankan di ponpes sebaiknya menjadi usaha menengah besar, bukan menengah kecil lagi,” ungkap Menko Airlangga. Program percepatan inklusi keuangan dalam mendukung kemandirian ponpes yang dilaksanakan Pemerintah melalui Sekretariat DNKI, an­tara lain berbentuk edukasi keuangan bagi santri; pem­berdayaan kemandirian pe­santren dengan program Pe­santren Go Digital; kemudian implementasi dan pemanfaa­tan Kartu Santri untuk keper­luan edukasi serta transaksi dalam lingkungan pesantren juga identitas para santri; pen­dampingan pelatihan digital marketing; dan juga pembi­ayaan syariah/program One Pesantren One Product (OPOP)/Koperasi Pesantren. Untuk program OPOP dilaks­anakan untuk menghasilkan satu produk kelas global yang unik dan khas dengan meman­faatkan sumber daya lokal. Peserta program OPOP saat ini telah mencapai 1500 pe­santren dengan total trans­aksi business match per De­sember 2020 adalah Rp21 miliar. “Koordinasi dan sinergi ber­sama semua stakeholders ha­rus terus dipertahankan dan diperkuat dalam mendukung inklusi keuangan bagi ponpes,” pungkas Menko Airlangga. Masih dalam rangkaian aca­ra Halal Bihalal yang bertema “Sinergi dan Kolaborasi Program Mendukung Inklusi Keuangan Pesantren” tersebut, dilakukan juga penandatangan Nota Kese­pahaman dan Dukungan Pem­biayaan KUR dengan PT Indo­mobil Prima Energi, PT Bank Syariah Indonesia, dan Kope­rasi Ponpes Bahrul Ulum. Turut hadir dalam kesempa­tan tersebut secara virtual ada­lah Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Is­kandar Simorangkir, Tim Ahli Menko Perekonomian Franky Sibarani, dan Presiden Direktur Indomobil Group Jusak Kerto­widjojo. Sementara yang hadir secara fisik di Ponpes Bahrul Ulum Tambakberas Jombang adalah Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen, Bupati Jombang Mundjidah Wahab, Asisten Deputi Keuangan In­klusif dan Keuangan Syariah Kemenko Perekonomian Er­diriyo, Pengurus Asparagus K.H. Agus Solachul Aam Wahib Wahab (Gus Aam), Ketua Ma­jelis Pengasuh Ponpes Bahrul Ulum Tambakberas K.H. M. Hasib Wahab, Ketua Umum Yayasan Ponpes Bahrul Ulum K.H. M. Wafiyul Ahdi, Direktur Retail Banking Bank Syariah Indonesia Kokok Alun Akbar, serta perwakilan dari BUMN lainnya. (*)