METROPOLITAN - Pemerintah memutuskan memperpanjang masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat PPKM Level 4 di Pulau Jawa-Bali hingga 9 Agustus 2021. Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, dalam penanganan pandemi Covid-19 di Tanah Air, pemerintah bertumpu pada tiga pilar utama. “Kebijakan kita dalam penanganan pandemi Covid-19 ini akan bertumpu pada tiga pilar utama,” ujar Jokowi dalam jumpa pers di YouTube Sekretariat Presiden, Senin (2/8). Mantan gubernur DKI Jakarta tersebut menjelaskan pilar pertama adalah vaksinasi Covid-19 yang akan terus digencarkan pemerintah kepada masyarakat. “Pertama, kecepatan vaksinasi terutama pada wilayah-wilayah yang menjadi pusat mobilitas dan kegiatan ekonomi,” katanya. Kemudian, kedua, adalah penerapan 3M yakni memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak harus terus dilakukan masyarakat. Termasuk kegiatan testing, tracing, dan treatmet alias 3T secara masif. “Kedua penerapan 3M yang masif di seluruh komponen masyarakat, ketiga kegiatan testing tracing isolasi dan treatmen secara masif,” ungkapnya. Terakhir, pilar ketiga, adalah menjaga Bed Occupancy Rate (BOR) atau tingkat keterisian tempat tidur di rumah sakit yang selalu diperhatikan. Termasuk memerhatikan ketersediaan obat dan oksigen di setiap rumah sakit. “Termasuk menjaga BOR, penambahan fasilitas isolasi terpusat serta menjamin ketersediaan pasukan obat-obatan dan oksigen,” ungkapnya. Sebelumnya, Jokowi memutuskan memperpanjang masa PPKM Level 4 di Pulau Jawa dan Bali mulai dari 3–9 Agustus 2021. Menurut Jokowi, perpanjangan PPKM Level 4 tersebut lantaran masih mewabahnya dan ditambah Covid-19 varian Delta di Tanah Air. Jokowi menambahkan, PPKM Level 4 yang telah diberlakukan pemerintah dari 26 Juli sampai 2 Agustus 2021 telah membawa perbaikan di skala nasional dibandingkan sebelumnya. Baik konfirmasi kasus harian, tingkat kasus aktif, tingkat kesembuhan dan persentase BOR. Pria asal Surakarta, Jawa Tengah, itu berujar adanya pembatasan mobilitas dengan memperpanjang PPKM Level 4 tersebut sejalan dengan langkah pemerintah memberikan bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat yang terdampak. Jokowi menjelaskan berbagai bansos yang disalurkan kepada masyarakat terdampak pandemi Covid-19. Mulai dari Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Sosial Tunai (BST), Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa, bantuan untuk usaha mikro kecil, dan warung bantuan subsidi. ”Program bantuan presiden (banpres) produktif usaha mikro sudah mulai diluncurkan pada tanggal 30 Juli yang lalu,” terangnya. ”Saya juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia atas pengertian dan dukungannya terhadap pelaksanaan kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat yang kita lakukan,” katanya. Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Rahmad Handoyo mengingatkan agar pemerintah perlu juga memberikan bansos dengan tepat waktu dan sasaran. ”Memberikan bantuan kepada masyarakat, meskipun itu belum tentu semuanya melegakan. Paling tidak bisa meringankan masyarakat bilamana itu diperpanjang,” tutur Rahmad. Ia juga mendorong pemerintah untuk mengoptimalkan program vaksinasi. ”PPKM taat protokol kesehatan ditambah dengan vaksinasi yang masif, saya kira menjadi salah satu alat perang kita melawan Covid-19,” ungkap Rahmad. Sementara itu, di Kota Bogor, pemerintah daerahnya masih menunggu pengumuman dari Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan terkait status wilayah. Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim memprediksi wilayahnya akan masuk penerapan perpanjangan PPKM Level 4. “Kemungkinan diperpanjang dengan disesuaikan kondisi Kota Bogor,” kata Dedie A Rachim, Senin (2/8). Meski demikian, Dedie menyebut akan ada kelonggaran yang diberlakukan untuk masyarakat. “Misalnya pelaku usaha non-sembako di pasar bisa membuka usaha selama pegawainya sudah divaksin,” ujarnya. “Atau dimungkinkan dine in di Cafe dan Resto dengan ketentuan pembatasan waktu, jam operasional dan kapasitas, serta memerhatikan sirkulasi udara,” katanya. Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor telah melakukan upaya kedaruratan semaksimal mungkin. Hasilnya, data menunjukkan bahwa fatality rate atau tingkat kematian mengalami penurunan, tak seperti saat pertengahan Juli lalu. “Bed Occupancy Ratio (BOR) pada pertengahan Juli lalu sempat mencapai 90 persen, saat ini sudah turun 60 persen. Meskipun ada kekurangan oksigen dan obat-obatan, tapi angka sudah menunjukkan perbaikan,” jelasnya. Apabila perbaikan terus terjadi, sambung Dedie, maka pemerintah tinggal menyandingkan pemulihan ekonomi dengan kesehatan. “Jangan sampai dilonggarkan semua, justru menambah kasus positif,” katanya. Menurut Dedie, Pemkot Bogor ingin vaksinasi Covid-19 terus diperluas dengan melakukan percepatan. “Sampai sekarang sudah 35 persen untuk tahap satu warga Kota Bogor. Kemudian mesti dipercepat ke tahap dua. Setelah itu digeber lagi tahap satu. Kita berharap Agustus sudah mencapai 50 persen. Sehingga Oktober bisa sampai 100 persen,” jelasnya. Dengan begitu, sambungnya, dengan masifnya vaksinasi maka sektor nonesensial dan kritikal dapat dibuka. Sehingga menambah kepercayaan diri masyarakat di saat pandemi. Dedie menilai dalam menekan laju penularan virus corona dibutuhkan kerja sama semua daerah. “Tidak bisa sendiri-sendiri. Perlu kesabaran revolusioner. Kalau misalnya di Bogor sudah boleh buka dan makan, otomatis warga daerah lain bisa menyerbu Bogor. Begitupun sebaliknya,” pungkasnya. (jp/ rb/feb/run)