METROPOLITAN - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor meng­gelar Paripurna Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Dae­rah (APBD) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Se­mentara Tahun Anggaran 2021, pada Sabtu (25/9) malam. Penyelenggaraan itu dilakukan berbeda dari biasanya, yakni menggunakan waktu libur akhir pekan. Wakil Bupati (Wabup) Bogor, Iwan Setiawan, menjelaskan pembahasan di paripurna tersebut cukup alot. Dalam gambaran umum mengenai perubahan APBD 2021 yang disetujui bersama, Iwan men­gungkapkan pendapatan dae­rah ditargetkan sebesar Rp7,762 triliun dan belanja daerah ditargetkan Rp8,933 triliun. Terdapat defisit belanja se­besar Rp1,171 triliun yang disebabkan kebutuhan be­lanja daerah yang melampaui pendapatan daerah. Selanjut­nya, pembiayaan daerah di­targetkan sebesar Rp376,982 miliar. Masih terdapat defisit antara pendapatan dan be­lanja daerah yang belum ter­tutupi pembiayaan netto se­besar Rp794,19 miliar. “Untuk itu, dalam RAPBDP 2021, saya harap kita dapat bersama berupaya mencari solusi untuk menutup defisit anggaran dari pembiayaan netto ini, agar memenuhi ke­tentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keu­angan Daerah,” ujarnya. Sementara itu, Direktur Ko­mite Pemantau Legislatif, An­war Razak, menyoriti soal pemilihan waktu rapat pari­purna di malam hari dan hari libur. ”Kalau mengikuti jadwal kantor atau hari kerja, saya rasa tidak ada itu. Begitu juga dalam tata tertib DPRD yang menyatakan rapat paripurna itu harus tengah malam,” kata Anwar Razak. Justru, ia menduga ada su­atu hal yang ditutupi DPRD maupun Pemerintah Kabu­paten (Pemkab) Bogor ter­kait rapat paripurna perubahan anggaran 2021. Sehingga penyelenggaraan rapat pari­purna yang sejatinya dapat dihadiri masyarakat digelar tengah malam. ”Kalau ada yang melampaui jadwal itu, bahkan sampai berkali-kali, saya setuju itu tidak wajar sebenarnya. Bah­kan, perlu dicurigai ada se­suatu yang akan disembunyi­kan dari publik,” paparnya. Anwar menduga waktu pa­ripurna yang diselenggarakan tengah malam dan di akhir pekan ini sengaja dilakukan agar terhindar dari perhatian publik. Meskipun, ada bebe­rapa rapat yang dikecualikan atau tertutup untuk umum. ”Tidak ada alasan bagi DPRD untuk menutup informasi itu sampai mengatur jadwal sam­pai tengah malam. Padahal, pembahasan anggaran meru­pakan informasi penting bagi publik,” ungkapnya. Padahal, tambahnya, rapat-rapat yang digelar di hadapan publik bisa meminimalisasi perilaku korupsi di DPRD. Sehingga, semakin ditutup menjadi semakin rawan pe­rilaku korupsinya. Apalagi yang dibahas adalah persoalan ang­garan. Sayang, belum ada pernya­taan resmi dari pihak DPRD Kabupaten Bogor soal masalah tersebut. (mam/feb/run)