“Mana kadesnya? Keluar, woy!” pekik salah seorang warga di depan kantor Desa Bojongkoneng, Sabtu (2/10) siang. Rusdi Anwar, Kepala Desa (Kades) Bojongkoneng, itu dicari puluhan orang yang mengatas­namakan warga Bojongkon­eng. Sambil berteriak, massa merangsek ke kantor tempat Rusdi bertugas Buntut Sengketa Lahan di Bojongkoneng. SEJUMLAH warga yang ada di bangunan cat putih pun berhamburan. Tak terkecua­li para kader posyandu yang kala itu sedang giat di kantor desa. ”Ibu-ibu posyandu ke­takutan sampai pada teriak,” ujar anggota Linmas, Syharir, yang saat kejadian berada di ruang kantor Desa Bojong­koneng. Sementara itu, puluhan massa yang menggerebek kantor desa semakin brutal. Banyak yang ngamuk men­cari kades hingga merusak fasilitas kantor. Serpihan kaca pun berserakan. Kantor pelayanan warga Desa Bo­jongkoneng itu habis dirusak dan diserang. Bukan cuma bagian depan kantor yang diamuk massa. Ruangan kades juga jadi sa­saran amukan mereka. Meja kades sudah tidak karuan, ditambah potongan kaca yang berserakan di lokasi. Kades Bojongkoneng Rusdi Anwar membenarkan adanya perusakan kantor Desa Bo­jongkoneng. Ia mengaku se­gera melayangkan surat la­poran kepada pihak kepoli­sian terkait perusakan terse­but. “Kaca depan pecah dan kursi pada acak-acakan. Ini jelas aksi perusakan kantor Desa Bojongkoneng sudah menginjak-injakan lambang negara. Dan segera saya buat laporan ke pihak kepolisian terkait masalah ini,” kata Rusdi Anwar. Namun, Rusdi mengaku akan berkoordinasi terlebih da­hulu dengan pihak Pemerin­tah Kecamatan Babakanma­dang sebelum membuat surat laporan kepada pihak kepo­lisian. “Masyarakat boleh meny­ampaikan pendapat tapi jangan sampai anarkis se­perti ini dan melakukan pe­rusakan kantor Desa Bojong­koneng. Ini sudah jelas menginjak-injakan lambang negara,” sesalnya. Camat Babakanmadang Cecep Imam Nagarasid me­nyesalkan tindakan anarkis yang dilakukan sejumlah warga itu. Ia mengatakan, warga boleh menyampaikan aspirasi namun tidak dengan merusak kantor Desa Bojong­koneng. “Sangat menyesali sekali. Boleh beraspirasi namun tidak boleh anarkis. Ini sudah ma­suk kategori perusakan. Dan kami akan serahkan sepenuh­nya kepada pihak kepolisian untuk penyelidikan lebih lanjut,” tegas Cecep, Sabtu (2/9). Sementara itu, kuasa hukum Rocky Gerung dan warga Bo­jongkoneng, Nafirdo Ricky, menjelaskan tindakan warga yang merusak kantor Desa Bojongkoneng bermula dari adanya upaya penggusuran yang dilakukan pihak Sentul City terhadap lahan warga. ”Kedatangan warga ke kan­tor desa itu adalah dipicu karena dari Jumat kemarin, dari pihak Sentul dan kemun­gkinan juga ada kades, mela­kukan pengukuran. Namun, sudah dicegat sama warga,” kata Nafirdo. ”Namun kemudian pada Sabtu sekitar jam 10–11-an itu, buldoser Sentul gerak lagi. Itu lahannya Pak Sudi­anto, namanya itu, diretakkan oleh pihak Sentul City ber­sama pasukannya itu. Kita nggak tahu pasukannya itu dari mana, cuma jumlahnya lebih banyak dari warga,” te­rangnya. Warga yang terdesak kemu­dian mendatangi kantor Desa Bojongkoneng untuk meminta bantuan. Namun, jelas Nafirdo, saat didatangi warga, pihak lurah justru me­larikan diri sehingga menyulut emosi warga. ”Warga minta bantuan ke kelurahan, namun petugas kelurahan malah lurahnya kabur dari tempat. Itulah yang menyulut emosi dari warga, sehingga sempat terjadi ke­ricuhan di Kelurahan Bojong­koneng. Karena lurahnya kabur nggak menghentikan beko-beko atau buldoser yang ada,” beber Nafirdo. Sementara itu, PT Sentul City Tbk angkat bicara ter­kait aksi perusakan kantor Desa Bojongkoneng, Keca­matan Babakanmadang, pada Sabtu (2/10) siang. Kon­disi itu dipicu rencana peng­gusuran lahan di Kampung Gunungbatu. “Yang jelas kami prihatin dan menyesalkan peristiwa anarkis merusak fasilitas kan­tor Desa Bojongkoneng,” kata Head of Corporate Com­muncation PT Sentul City Tbk David Rizar Nugroho kepada wartawan, Minggu (3/10). Menurutnya, tindakan anar­kis merusak kantor Desa Bo­jongkoneng itu tidak dibenar­kan secara hukum. Karena itu, hal ini menjadi ranah aparat untuk melakukan pe­negakan. “Kegiatan penataan lahan di Kampung Gunungbatu Kidul, Desa Bojongkoneng, Kecamatan Babakanmadang, sudah melalui koordinasi dengan pengurus RT, RW, dan desa setempat, dan mendapat dukungan warga kampung sekitar,” jelasnya. Namun, David mengaku heran yang ngotot menolak justru warga kampung lain. Bahkan, pihak Sentul City belum sama sekali melakukan pengukuran tapal batas dalam penataan lahan. “Ada apa ini? Harus diusut tuntas. Jangan sampai men­jadi banyak pertanyaan di luar,” tegasnya. Ia juga menegaskan PT Sen­tul City Tbk tidak membul­doser rumah warga asli Bo­jongkoneng. “Yang kami kejar adalah warga pendatang yang menguasai tanah garapan dari mafia tanah, dan mereka mendirikan bangunan liar di atas tanah kami,” pungkasnya. (rb/de/feb/run)