METROPOLITAN - Jalan Sholeh Iskandar (Sholis) Kota Bogor yang ambles sejak akhir tahun lalu akan segera diperbaiki. Rencananya, pekan depan pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mulai melakukan proses pembangunan. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Wilayah Jawa Barat (Jabar) pada Kementerian PUPR, Maharshi Meunang, mengaku pihaknya akan langsung memulai pengerjaan setelah proses tendernya selesai. “Untuk Jalan Sholis, kemarin sudah tanda tangan kontrak. Pekan depan kita mau koordinasi dulu dengan Polresta Bogor Kota dan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bogor,” katanya, Kamis (3/2). Ia menambahkan, koordinasi dilakukan mengingat perbaikan jalan nasional yang rusak itu akan menelan waktu perbaikan selama sepuluh bulan dan memerlukan rekayasa lalu lintas. Apa­lagi, perbaikan jalan akan dilakukan secara total dan me­nyeluruh. “Misalnya perbaikan aramco yang ada di bawahnya, akan diganti dengan box culvert. Dengan begitu, pembangunan jalan yang dikepung underpass dan tebing jurang itu bisa le­bih kokoh,” jelasnya. Selain itu, sambungnya, timbunan dan jalan juga di­perbaiki dengan waktu pe­kerjaan selama sepuluh bulan. Dampaknya, tentu ada pen­galihan arus seperti yang terjadi saat ini. “Hanya pengalihan arus saja, seperti sekarang yang tidak bisa dilalui jalannya,” paparnya. Artinya, lanjut Maharshi Meunang, masyarakat harus melalui jalan alternatif lain selama perbaikan tersebut. Apalagi sepuluh bulan bukan waktu sebentar. Diketahui, sejak November lalu jalan ambles di Jalan Sho­lis menyebabkan rekayasa lalu lintas. Sehingga, ken­daraan roda empat tidak bisa melintas. Pengendara mesti memutar kendaraan yang melaju dari arah Yasmin mesti melewati underpass jika ingin masuk kawasan Cilebut atau Kebon­pedes. Sementara itu, Wali Kota Bogor Bima Arya meminta Kementerian PUPR segera berkoordinasi dengan kepo­lisian karena perbaikan harus dikerjakan secara cepat. Ia meminta pengerjaan jalan tersebut mempertimbangkan mobilitas warga agar tak ter­ganggu. “Tapi juga tidak bisa meng­ganggu mobilitas warga, jadi pasti nanti kepolisian sudah punya cara bertindaknya se­perti apa, kita akan koordina­sikan,” tuntas Bima. (ryn/feb/ run)