Sejumlah warga mulai bertanya-tanya soal kepastian adanya program Jawa Barat mengenai aplikasi pesan minyak goreng via aplikasi Sapawarga. BANYAK yang penasaran dan tertarik dengan program Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, di tengah mahalnya harga minyak goreng. Belum lagi antreannya yang harus membuat warga mengelus dada. Beberapa waktu lalu, Ridwan Kamil meluncurkan program pemesanan minyak goreng bersubsidi bagi warga Jawa Barat melalui aplikasi, termasuk bagi warga Bogor. Program yang dinamakan Pemirsa Budiman alias Pemesanan Minyak Goreng Curah Bersubsidi via Aplikasi Sapawarga untuk Ibu-Ibu di Mana- Mana ini melibatkan para ketua RW, dan dipesan secara kolektif untuk warga di lingkungannya. Wali Kota Bogor Bima Arya mengaku mendukung program tersebut guna mengakomodasi kebutuhan warga di tengah kenaikan harga kebutuhan pokok. Namun, sejauh ini program tersebut belum sepenuhnya tersosialisasikan kepada masyarakat. “Ya, ini pun saya komunikasi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat. Karena aplikasi Sapawarga, program Pemirsa Budiman itu yang berbasis RW, ternyata belum sepenuhnya tersosialisasikan,” kata Bima Arya, Selasa (12/4). Sayang, aplikasi tersebut belum bisa diaplikasikan. “Jadi warga masih belum bisa memesan itu,” sambungnya. Sehingga, pihaknya lebih berharap rencana operasi pasar minyak goreng oleh Pemprov Jawa Barat bisa segera direalisasikan. “Operasi Pasar akan datang nanti dari (Pemprov) Jawa Barat. Masih dijadwalkan dalam waktu dekat, terkait untuk minyak goreng ini. Karena itu, kami menunggu sesegera operasi pasar dari pemprov ini,” jelasnya. Ia juga menegaskan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor melalui dinas terkait dan Perumda Pasar Pakuan Jaya akan melakukan monitoring berkala untuk memastikan stok dan harga kebutuhan pokok di pasar. “Paling tidak kita pastikan stok ada. Kalau harga, itu kan mekanisme pasar dan pengaruh hulu. Kita pantau distribusi bagaimana dan harga,” ucapnya. Sementara itu, Ketua RW di Kelurahan Cilendek Timur, Kurnaindi, mengaku sudah mengetahui soal adanya program Ridwan Kamil tersebut. Hanya saja, media mengatakan bahwa program tersebut belum bisa dijalankan. “Sudah Pak (informasi aplikasi Sapawarga, red), melalui kelurahan. Jadi link-nya nanti di RW masing-masing. Saat ini belum berjalan,” ujarnya. Hal senada diungkapkan Ketua RW di Sukahati Cibinong, M Hasyim. Meski sudah mendapat informasi soal adanya program pesan minyak goreng, ia mengaku belum mendapat petunjuk teknis dalam pelaksanaannya. ”Iya, kami sudah dapat informasinya. Tapi dari kelurahan belum ada petunjuk,” ujar M Hasyim. M Hasyim juga mengaku sudah menghubungi aplikasi Sapawarga. Namun, ada kendala dalam pelaksanaannya akibat banyaknya load pesan yang masuk hotline Sapawarga. ”Mohon maaf atas keterlambatan respons kami, dikarenakan banyaknya load pesan yang masuk hotline Sapawarga. Kami berusaha merespons secepat mungkin,” demikian informasi yang diterima M Hasyim usai menghubungi Tim Support Sapawarga. Berdasarkan informasi yang diterima, ia menjelaskan program pemesanan minyak goreng melalui aplikasi Sapawarga saat ini hanya bisa dilakukan kolektif melalui ketua RW. ”Jadi, minyak goreng ini tidak gratis. Pemprov Jawa Barat akan mengusahakan agar warga bisa mendapatkan minyak goreng curah dengan harga yang relatif lebih murah dibandingkan harga pasar,” terangnya. Sementara itu, pengamat kebijalan publik, Yusfitriadi, mengatakan bahwa aplikasi Sapawarga untuk pesan minyak goreng merupakan terobosan baru gubernur Jawa Barat dalam memberikan solusi dari suatu masalah yang sedang dihadapi masyarakat saat ini. Menurutnya, hal itu sangat mempermudah pembelian minyak goreng di kalangan masyarakat melalui pembelian secara online, dan juga memiliki perspektif gagasan yang menarik. Namun, di sisi lain, Yusfi juga melihat efektivitasnya yang saat ini masih belum efektif di dalam masyarakat. ”Pertama, tidak ada uji coba. Hal ini penting dalam upaya menciptakan konsistensi pelayanan terhadap masyarakat. Sehingga, program aplikasi minyak goreng tersebut bukan sekadar pencitraan ’seolah-olah’ gubernur sudah mencari jalan keluar atas permasalahan masyarakat,” kata Yusfi kepada Metropolitan, Selasa (12/4). Yusfi menjelaskan, aplikasi yang masih kurang efektif di masyarakat bisa dibuktikan dengan tidak maksimalnya aplikasi tersebut dalam merealisasikan pemesanan masyarakat. Malah bisa membuat gaduh masyarakat, bukan untuk menyelesaikan masalah yang muncul di tengah-tengah masyarakat. ”Potensi dimanfaatkan pemborong juga bisa menjadi masalah baru. Masyarakat yang sangat membutuhkan minyak goreng adalah lapisan masyarakat pada level konsumen. Sehingga sangat potensial minyak bersubsidi tersebut dimanfaatkan para pemborong yang akan kembali menjual ke masyarakat dengan harga tidak bersubsidi,” ujarnya. Hal itu pun tidak bisa menyelesaikan masalah yang menjadi permasalahan krusial dalam peredaran dan juga penjualan minyak goreng di Jawa Barat, khususnya di Bogor. Sebab, menurut Yusfi, masalah utamanya bukan pada metode pembelian dan distribusinya. Tetapi, pada mafia yang bermain harga minyak goreng. ”Pengawasan akan lebih sulit. Jualan melalui aplikasi akan lebih sulit dikontrol. Entah identifikasi pembeli layak atau tidak layak. Konsistensi pelayanan optimal atau tidak. Bahkan ketika masyarakat mempunyai komplain pun akan sulit. Ke mana komplainnya jika ada masalah?” jelasnya. Ia pun menilai operasi pasar lebih efektif daripada sosialisasi penjualan minyak goreng melalui aplikasi online. Sebab, operasi pasar akan lebih mudah diawasi dan menghindari pemborongan massal dari para mafia minyak goreng. ”Warga berhadapan langsung dengan penjual dan barang yang dijualnya. Karena itu, saya melihat aplikasi yang diluncurkan gubernur Jawa Barat tersebut tidak akan efektif dan tidak akan menyelesaikan masalah masyarakat,” paparnya. Sebelumnya, Ridwan Kamil menyebut program ini ditujukan bagi masyarakat menengah ke bawah. “Alhamdulillah, aplikasi khusus untuk pemesanan minyak goreng curah bersubsidi baru diluncurkan hari ini. Program ini sebagai upaya memudahkan masyarakat Jawa Barat memperoleh minyak goreng,” kata Kang Emil, sapaan karibnya. Kang Emil menugaskan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Agro Jabar menyediakan minyak goreng tersebut. Teknis pemesanan minyak goreng di aplikasi Sapawarga tak bisa dilakukan pribadi, melainkan dikoordinasi RW, dengan prioritas wilayah yang harga minyak gorengnya masih tinggi. Selain untuk meredam lonjakan permintaan, pihak RW lebih mengetahui siapa saja warga yang paling membutuhkan minyak goreng. “Jadi di aplikasi Sapawarga yang dipegang ketua RW, tinggal di-klik saja pemesanan minyak gorengnya. Masukkan alamat, berapa jumlahnya, nanti dikirim. Jadi ibu-ibu tak usah antre lagi,” tutup Kang Emil. (ryn/rez/feb/run)