CIBUNGBULANG - Ajang Pilkada merupakan momentum tepat untuk menentukan pemimpin kepala daerah yang akan memimpin roda pemerintahan daerah dalam jangka waktu lima tahun ke depan, untuk itu masyarakat berhak menentukan pilihannya berdasarkan kriteria masing-masing yang sesuai dengan harapan masyarakat Kabupaten Bogor.
Ketua Umum Pergerakan Aspirasi Masyarakat Bogor Bersatu (AMBB) Deden Ahmad Sughiri menuturkan, contoh ketika masyarakat menginginkan kepala daerah anti korupsi maka jangan memilih pemimpin yang berpotensi besar untuk berbuat korupsi.
"Karena masalah korupsi bukan hanya masalah hukum saja melainkan masalah kultur dan budaya yang diciptakan sehingga perilaku korupsi mungkinkan itu terjadi," kata Das -sapaan- akrabnya dalam keterangan rilisnya.
Menurut Daden, berdasarkan data informasi bahwa potensi korupsi terjadi ketika adanya sebuah politik yang diciptakan, karena kekuasaan berkumpul dalam genggaman kekeluargaan atau perkawan, sehingga celah untuk melakukan praktek korupsi.
"Berpotensi terjadi dengan kata lain prilaku koruptif bisa saja terjadi secara turun temurun. Maka dari itu masyarakat harus cerdas memilih calon kepala daerah yang tidak memiliki potensi besar untuk berbuat korupsi," ujarnya.
Daden menjelaskan, kepala daerah korupsi itu merupakan pengkhianatan besar terhadap masyarakat yang memilihnya. Antisipasinya maka masyarakat harus jeli dan tidak memberikan ruang praktek korupsi itu kembali terjadi, pribahasa mengatakan "Jangan sampai jatuh di lubang yang sama".
"Saatnya momentum Pilkada Bogor saat ini untuk dijadikan evaluasi besar-besaran dan menciptakan Bogor bebersih, Bogor bebenah, Bogor beberes demi terselenggaranya good and clean governance. Kita sepakati bersama bahwa Bogor harus bebas dari prilaku koruptif," pungkasnya.
(mul/b/sal)