LEUWILIANG - Disinyalir butuh anggaran yang besar untuk membuat jalur tambang yang panjang mencapai 23 KM di tiga Kecamatan Parungpanjang, Rumpin dan Gunung Sindur yang ditaksir menelan biaya Rp40 miliar. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menegaskan pembuatan Jalur tambang tersebut butuh perencanaan dan tidak asal buat saja alias ada aturan dan akan melibatkan para pengusaha tambang.
"Dalam peraturan untuk menganggarkan pembebasan lahan kita harus melakukan penilaian kelayakan bisnis dan penunjukan langsung hingga paling cepat semester ke II tahun depan kita anggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) perubahan Provinsi Jawa Barat untuk selanjutnya dibelanjakan di akhir tahun 2019," kata Ridwan Kamil kepada wartawan, usai launching kredit Masyarakat Ekonomi Sejahtera (Mesra) Bank BJB di Masjid Jami Al-Hikmah, Kampung Cibeber RT 02/02, Desa Cibeber, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor, kemarin.
Ridwan Kami pun mengatakan pihaknya sedang merumuskan pembuatan jalan tambang tersebut agar bisa dibiayai para pengusaha tambang di Kabupaten Bogor itu. "Berita baiknya saya sedang mengusahakan agar pembiayaan pembebasan jalan tambang akan ditanggung 100 persen oleh konsorsium pengusaha tambang tanpa menggunakan APBD Provinsi Jawa Barat, namun ini masih kami rumuskan," terangnya lagi.
Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Jawa Barat Asep Wahyuwijaya juga berpendapat rencana pembebanan pembebasan lahan untuk jalan tambang ke pihak konsorsium pengusaha tambang atau turn key project memberatkan para pengusaha. “Pengusaha tambang apakah mereka mau diberi beban berat, karena untuk membangun jalan yang cukup panjang dibutuhkan anggaran tak sedikit dan apakah Pemprov Jawa Barat serius menyelesaikan konflik di wilayah barat dan utara Kabupaten Bogor,” tegas Asep. Dia menambahkan permintaan atau usulan yang disampaikan warga agar Pemprov Jawa Barat bersama-sama dengan pengusaha galian merealisasikan pembangunan jalan khusus tambang hal yang wajar karena. Uang APBD itu kan sumbernya dari rakyat.
“Permintaan warga itu tidak aneh-aneh, mereka itu hanya ingin hidup nyaman, terbebas dari debu saat musim kemarau dan tak perlu berkotor-kotoran di kalan musim hujan tiba. Jadi sudah kewajiban pemerintah mengakomodirnya dengan memasukkan rencana pembangunan jalan tambang itu dalam skala prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan Pemprov Jawa Barat,” tambahnya. (kmg/b/suf).
TRUK TAMBANG : Truk tambang menjadi pemandangan yang sangat mengerikan bagi para warga masyarakat karena tidak memiliki jalur khusus pertambangan.