METROPOLITAN – Moratorium Daerah Otonom Baru (DOB) belum dicabut pemerintah. Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Jawa Barat, Asep Wahyuwijaya, memiliki solusi agar kesejahteraan rakyat bisa terwujud. “Jika keinginan untuk menyejahterakan rakyat itu dasarnya adalah anggaran, kenapa kita berharap melulu pada DOB yang saat ini kondisinya masih moratorium?” ungkapnya saat ditanya mengenai prospek DOB Bogor Barat oleh seorang peserta yang hadir dalam reses di MTs Riyadul Bayan, Desa Lumpang, Kecamatan Parungpanjang, kemarin. Menurutnya, ada pilihan lain yang bisa dilakukan dengan lebih cepat, sederhana dan tidak sulit prosesnya, yakni pemekaran desa. “Kalau bicara masalah DOB untuk Bogor Barat jangan khawatir dengan political standing di DPRD Jabar,” ujarnya. Terkait rencana DOB di Jawa Barat, ia menegaskan, bukan hanya Bogor Barat, Garut Selatan dan Sukabumi Utara pun pasti mendukung penuh. “Kenapa? Karena DOB di Jawa Barat itu keniscayaan, apalagi untuk Bogor Barat,” tegasnya. Hanya yang menjadi masalah, sambung dia, kenapa seperti masih jalan di tempat, karena ranah DOB domainnya ada di Pemerintah Pusat bukan di Pemprov. Terlebih, hingga kini kondisinya masih moratorium sehingga menyulitkan DOB bisa lebih maju progress-nya. Apalagi melihat kondisi saat ini, semua pihak sedang sibuk menghadapi wabah Covid-19. “Bukan masalah kesibukannya menghadapi wabahnya itu saja, tapi sebagai akibat ekonomi kita pun jatuh hingga minus lima persen dan sudah berada dalam posisi resesi yang ujung-ujungnya berakibat pada kondisi keuangan negara akan turut terkontraksi dengan cukup ekstrem,” papar Kang AW, sapaan akrabnya. Ia mengaku telah berkoordinasi dengan ketua Komisi 2 DPR RI tahun lalu tentang agenda DOB. “Secara prinsip, pimpinan Komisi 2 DPR RI itu menyampaikan bahwa soal DOB ini menunggu ajuan Kemendagri yang hingga saat ini infonya sekitar ada 300-an lebih DOB Kota, Kabupaten dan Provinsi yang menunggu pengesahan menjadi DOB,” tuturnya. Ia mengungkapkan, Komisi 2 DPR RI hanya menyarankan kepada Kemendagri agar berkomunikasi terlebih dulu dengan Kemenkeu untuk menanyakan kesiapan anggarannya untuk kebutuhan ke depannya. “Jika merunut hasil perbincangan itu, maka dapat disimpulkan bahwa salah satu alasan moratorium DOB itu adalah soal ketersediaan anggaran di pusat,” tegas politisi asal Bogor Barat ini. Merujuk pada kondisi stagnasi soal DOB Bogor Barat, Kang AW menyarankan kepada pemangku kepentingan di tingkat desa hingga Kabupaten Bogor, khususnya di Bogor Barat, membuka kemungkinan pemekaran di tingkat desa terlebih dulu. ”Targetnya sederhana saja, menarik anggaran untuk percepatan pembangunan di tingkat desa yang efeknya menurut saya akan jauh akseleratif di tingkat akar rumput,” ujar Asep. (ads/rb/c/feb/py)