METROPOLITAN - UPT Jalan dan Jembatan wilayah V Leuwiliang menegaskan kepada para kepala desa (ka­des) agar Program Samisade tidak main-main. Kepala UPT Jalan dan Jem­batan kelas A wilayah V Leu­wiliang, Eko Sulistio, menu­turkan, dalam Program Sa­misade UPT Jalan dan Jem­batan masuk ke Tim Verifi­kasi bersama camat. Ketika desa mengusulkan program pembangunan lewat Samis­ade, Tim Verifikasi mengecek usulan tersebut hingga pro­ses teknis. ”Kita turun ke lapangan ngecek mana saja yang diusulkan desa di Pro­gram Samisade. Kita bantu dalam persoalan teknis peng­erjaan,” bebernya. Tidak hanya Program Sa­misade, tambah Eko, jika desa dan kecamatan mem­butuhkan bantuan teknis dalam pengerjaan infrastruk­tur, otomatis pihak UPT sudah harus mendampingi. Program Samisade, jelas Eko, setiap desa nantinya bakal dibantu UPT berdasar­kan wilayah kecamatan. Mis­alnya Kecamatan Leuwiliang nantinya ada petugas khusus pengamatan jalan di Keca­matan Leuwiliang yang mem­bantu pendamping Program Samisade di wilayah tersebut. Intinya, secara SDM pihak UPT siap membantu desa di Program Samisade. ”Ketika Program Samisade digulingkan terus ada penyele­wengan anggaran oleh desa, tentunya menjadi tanggung jawab desa karena Tim Veri­fikasi hanya memberikan pendamping teknisnya,” ung­kapnya. Dalam Program Samisade, sambung Eko, desa juga tidak bisa main mata dengan Tim Verifikasi. Ketika ada kesa­lahan teknis, pihaknya akan berkoordinasi dengan camat untuk menegurnya. Apalagi dalam Program Samisade, anggaran yang turun ke desa tidak sekaligus. Pertama tu­run anggaran sebesar 40 persen. Setelah pengerjaan fisik setengahnya selesai, baru sisa anggaran yakni 60 per­sennya bisa dicairkan. ”Kalau di awal pekerjaan fisiknya belum selesai 50 persen. Sisa anggaran 60 per­sen tidak bisa dicairkan desa. Jadi dalam Program Samis­ade, desa tidak bisa main-main dan harus benar-benar di­kerjakan, ” tukasnya. (ads/c/ feb/py)