METROPOLITAN.ID - Pemkab Bogor untuk pertama kalinya menerapkan kebijakan Work From Home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) pada Jumat 10 April 2026.
Kebijakan ini merupakan tindak lanjut arahan Bupati Bogor Rudy Susmanto dalam rangka mendorong efisiensi energi tanpa mengurangi kualitas layanan publik kepada masyarakat.
Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, Ajat Rochmat Jatnika, menjelaskan bahwa pelaksanaan hari pertama WFH berjalan dengan baik dan tetap terkendali.
Baca Juga: Daftar Event Seru di Malang April 2026: Marathon, Festival Budaya, hingga Konser Musik
“Pada minggu ini kita melaksanakan Work From Home untuk pertama kalinya di hari Jumat. Dari data yang ada, sekitar 2.130 ASN atau kurang lebih 10 persen menjalankan WFH,” ujar Ajat.
Ia menambahkan, tidak semua perangkat daerah menerapkan WFH secara penuh. Beberapa unit tetap menjalankan Work From Office (WFO) 100 persen, terutama yang bersifat pelayanan langsung kepada masyarakat.
“Ada dua kecamatan yang tidak menerapkan WFH, yaitu Kecamatan Tenjo dan Cigombong. Selain itu, layanan esensial seperti rumah sakit, BPBD, Damkar, dan Satpol PP tetap hadir penuh,” jelasnya.
Ajat juga menegaskan bahwa sebelum pelaksanaan, seluruh perangkat daerah telah diminta menyusun rencana kerja harian secara rinci guna memastikan produktivitas tetap terjaga.
“Setiap pegawai sudah menyampaikan rencana kerja dari pagi sampai sore. Saya memantau langsung, aktivitas pemerintahan tidak terhenti. Bahkan ketika dibutuhkan, ASN tetap siap hadir,” tegas Ajat.
Ia mengapresiasi pelaksanaan hari pertama yang dinilai sukses dan akan dilakukan evaluasi dalam satu bulan ke depan, terutama terkait efisiensi energi.
“Kita akan evaluasi dampaknya terhadap efisiensi penggunaan BBM, listrik, dan energi lainnya. Harapannya ini menjadi kebiasaan baru serta menumbuhkan budaya hemat energi, tidak hanya di kantor tetapi juga di lingkungan keluarga ASN,” tambahnya.
Ajat memastikan, sesuai arahan Bupati Bogor, pelayanan publik tetap berjalan maksimal.
“Walaupun WFH, layanan kepada masyarakat tetap 100 persen berjalan. Ketika diperlukan, ASN tetap hadir,” tandasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor Fusia Meidiawaty menegaskan bahwa sektor layanan kesehatan tidak terdampak kebijakan WFH karena tetap beroperasi penuh.
