METROPOLITAN.ID - Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Djuanda (UNIDA) membahas pergeseran paradigma tata kelola pemerintahan dalam sesi pertama bedah buku yang digelar di Aula Gedung C Universitas Djuanda, Bogor, Rabu 15 April 2026.
Kegiatan ini dihadiri oleh civitas akademika dan aparat daerah, serta menghadirkan narasumber Dr. Saprudin, M.Si dengan fokus pada buku Tata Kelola yang Baik dan Berkelanjutan.
Buku yang disusun oleh dosen Program Studi Administrasi Publik ini mengkaji pembangunan sebagai proses dinamis yang mencakup aspek ekonomi dan sosial, serta menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam tata kelola pemerintahan.
Baca Juga: Dindin Abdullah Ghozali Hadiri Halal Bihalal MWCNU Caringin, Perkuat Silaturahmi dan Kebersamaan
Dekan FISIP UNIDA, Assoc. Prof. Dr. Hj. Rita Rahmawati, M.Si, menegaskan bahwa tata kelola pemerintahan harus dipahami tidak hanya sebagai konsep, tetapi juga sebagai praktik nyata.
“Tata kelola yang baik tidak hanya berhenti pada teori, tetapi harus mampu diimplementasikan secara nyata dalam penyelenggaraan pemerintahan,” ujarnya.
Sesi diskusi ini di pandu oleh Berry Sastrawan, S.Sos., M.AP, dengan narasumber, Dr. Saprudin, M.Si, yang menjelaskan bahwa pembangunan membutuhkan tata kelola yang kuat agar dapat berjalan efektif.
“Pembangunan merupakan proses yang dinamis dan mencakup aspek ekonomi serta sosial, sehingga membutuhkan tata kelola yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas,” jelasnya.
Ia juga menyoroti bahwa konsep good governance yang berkembang selama ini masih bersifat normatif, sehingga perlu disempurnakan melalui pendekatan sound governance yang lebih holistik, adaptif, kontekstual, dan kolaboratif.
Dalam sesi pembahasan, Dr. Rusliandy, S.IP., M.E., menilai bahwa buku ini memiliki kekuatan pada aspek komprehensif dan relevansi dengan konteks Indonesia, terutama dalam pembahasan otonomi daerah dan tata kelola keuangan yang transparan.
Sementara itu, Dr. Oetje Soebagdja, S.P., M.Si., menekankan bahwa keberhasilan tata kelola tidak hanya ditentukan oleh sistem, tetapi juga oleh kualitas kepemimpinan yang memahami kebutuhan masyarakat serta mampu menjalankan pemerintahan secara tepat.
Pembahasan ini menegaskan bahwa tata kelola pemerintahan perlu terus berkembang secara adaptif agar mampu menjawab tantangan pembangunan yang semakin kompleks dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.***
