“Dalam surat edaran sudah jelas, fasilitas pelayanan langsung seperti puskesmas dan rumah sakit tidak diberlakukan WFH. Pelayanan kepada pasien tetap berjalan normal,” ujarnya.
Ia menjelaskan, kebijakan WFH hanya diterapkan pada sebagian pegawai administratif di lingkungan Dinas Kesehatan dengan sistem bergiliran.
“Untuk internal dinas, kami menerapkan skema 50:50 secara bergantian. Namun pejabat struktural tetap bekerja di kantor. Kami juga memanfaatkan teknologi seperti zoom meeting dan tanda tangan elektronik agar administrasi tetap berjalan lancar,” jelasnya.
Menurutnya, hasil pemantauan di lapangan menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan tidak terganggu.“Kami sudah cek langsung ke puskesmas, pelayanan tetap berjalan seperti biasa. WFH ini tidak menghambat layanan kepada masyarakat,” tegasnya.
Kemudian, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bogor, Bambang Widodo Tawekal, menambahkan bahwa pemanfaatan teknologi digital menjadi kunci utama dalam mendukung efektivitas WFH.
“Kami mengoptimalkan penggunaan zoom meeting, tanda tangan elektronik (TTE), serta memastikan sejumlah personel tetap siaga WFO seperti petugas layanan 112, pengelola jaringan intranet, pusat data, dan tim peliputan,” ungkap Bambang.
Di tingkat kewilayahan, Camat Bojonggede, Teny Ramdani, menyambut baik kebijakan WFH yang dinilai efektif dan efisien.
“Kami merasakan langsung bahwa program ini berjalan efektif. ASN yang WFH tetap disiplin dan standby. Pelayanan kepada masyarakat juga tidak terganggu,” ujar Teny.
Ia memastikan bahwa sektor pelayanan tetap berjalan normal karena tidak termasuk dalam kebijakan WFH.
“Untuk pelayanan masyarakat, petugas tetap masuk. Masyarakat tetap bisa mengakses layanan di kecamatan maupun desa dengan baik,” jelasnya.
Teny juga menambahkan bahwa inovasi digital turut mendukung kelancaran administrasi.
“Proses administrasi bisa dilakukan secara digital, mulai dari verifikasi hingga penandatanganan. Jadi pelayanan tetap cepat dan tidak ada hambatan,” pungkasnya.
Dengan pelaksanaan perdana ini, Pemerintah Kabupaten Bogor optimistis kebijakan WFH dapat menjadi langkah strategis dalam meningkatkan efisiensi energi sekaligus menjaga kualitas pelayanan publik tetap prima.***
