CIAWI - Bagi masyarakat wajib pajak, mulai tahun ini Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan sudah tidak lagi dibayar di Desa seperti sebelumnya. Kini UPT Pajak telah menunjuk Pelaksana Tugas Desa (PLD) yang tersebar disemua desa. Hal itu dikatakan, Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Bogor, Dedy Ade Bachtiar.
Menurutnya, pengambilalihan tugas penarikan pajak ini dipicu banyaknya kebocoran yang dilakukan pihak desa. Untuk itu pelaksana tugas desa ditunjuk UPT Pajak untuk menarik PBB dari wajib pajak yang ada di desa-desa."Laporan tentang banyaknya wajib pajak yang sudah membayar PBB lewat desa tapi tidak disetorkan ke Bappenda, membuat tugas tersebut diambilalih dengan berkoordinasi dengan UPT Pajak di wilayah," ungkapnya.
Lebih jauh ia mengatakan, pola penarikan pajak seperti ini diharapkan PBB yang masuk akan lebih maksimal."Bappenda akan terus mendongkrak pendapatan dari sektor pajak," ungkapnya.
Saat ditanya soal vila yang disewakan kepada turis timur tengah yang selama ini tidak masuk wajib pajak, Dedy membantahnya, kata dia, dari 200 vila yang dihuni turis Arab, 60 vila sudah tercatat sebagai Wajib Pajak (WP)."Kedepan semua vila yang dikomersilkan harus menjadi wajib pajak," tegasnya.
Sementara, Kepala UPT Pajak Wilayah Ciawi, Bambang Sujana menambahkan, Pelaksana Tugas Desa itu petugasnya masih orang-orang desa, hanya saja koordinasi langsung dengan UPT Pajak di wilayah masing-masing."PLD Langsung menyerahkan setoran ke UPT Pajak," terangnya
Terkait vila-vila dikomersilkan, Bambang mengaku terus mensosialisasikan agar para pemilik vila menjadi wajib pajak. Sosialiasi ini dibantu langsung orang desa, hal itu dilakukan untuk memudahkan tugas UPt Pajak saat melaksanakan sosialisasi."Ya di tahun ini saya targetkan dua ratus vila itu sudah tercatat sebagai wajib pajak," tandasnya.
(ash/b/suf)
