MEGAMENDUNG - Dimulainya pengerjaan jalur Lingkar Utara Puncak beberapa pekan lalu mendapatkan sorotan serius dari aktivis Puncak. Sejak awal, pembangunan jalur tersebut diklaim sebagai tuntutan masyarakat Puncak. Itu berawal dari penolakan rekayasa lalu lintas satu jalur (one way).
Pembangunan yang dibiayai dari bantuan keuangan (bankeu) bupati itu sempat tersendat akhir 2017. Meskipun kades yang terlintas sudah action dengan membangun turap dan pengerasan, bankeu tersebut gagal cair. Pada akhir 2018, bankeu Rp6 miliar itu baru bisa dicairkan. Namun, para aktivis yang dulu mendorong percepatan pembangunan mengaku sama sekali tidak tahu. ”Saya tidak tahu kalau jalur Lingkar Utara itu anggarannya sudah cair. Padahal dulu kami ikut mendorong agar pembangunan itu terlaksana,” ungkap Ketua Ikkpas, Iman Sukarya, kemarin. Selaku masyarakat Puncak, ia akan memonitoring pembangunan tersebut sampai tuntas. Kami malah tidak tahu kalau pembangunannya sudah mulai,” terangnya. Senada, Ketua Paguyuban Warga Bogor Selatan (PWBS), Azet Basuni, menyesalkan seolah pembangunan tersebut tak ada sosialisasi kepada masyarakat. ”Apakah seperti itu peraturannya. Kalau begitu tak usah disosialisasikan kepada masyarakat,” tanyanya. (ash/b/suf/py)
