MEGAMENDUNG - Sejumlah kepala desa kini dibuat sibuk dengan adanya bantuan sosial (bansos) dari pemerintah, baik pusat, provinsi maupun Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor. Termasuk Kepala Desa (Kades) Sukamahi, Budi Mamat, di Kecamatan Megamendung. Budi memaparkan, bantuan dari Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Bogor hanya bisa mengkaver 207 KK. Sedangkan bantuan untuk provinsi sudah ditetapkan 67 KK. Sisanya dibantu Dana Desa (DD) sebanyak 167 KK. Meski begitu, bantuan tersebut sepertinya masih jauh dari jumlah warga yang seharusnya mendapatkan. ”Jadi masih banyak kekurangannya, makanya kami akan berkoordinasi dengan pihak kecamatan,” jelasnya. Ia pun mengaku pusing dalam mengurus bantuan warga yang terpapar Covid-19. Sebab, pihak desa diminta mengalokasikan Dana Desa (DD) untuk memberikan bantuan warga. Adapun kisaran anggaran yang diberikan yakni Rp600 ribu per KK yang diambil dari DD selama tiga bulan berturut-turut. “Sekarang ini kami kebingungan, bagaimana agar kebutuhan warga bisa terpenuhi,” katanya. Bukan cuma kades Sukamahi yang dibuat pusing. Sejumlah kades lainnya juga merasakan hal serupa. Seperti diungkapkan Kepala Seksi Pe­merintahan Desa Banjarsari, Samsul. “Rada pusing juga. Bukan cuma soal anggarannya. Tapi di Banjarsari ada satu keluarga yang menerima dua bantuan berbeda. Kalau dari kemensos tercantum nama istrinya, kalau bantuan provinsi nama suaminya. Jadi, ada dua bantuan yang didapat satu keluarga,” tandasnya. (ash/b/feb/py)