METROPOLITAN - Banyak proyek pembangunan yang dikerjakan Pemerintah Kabu­paten (Pemkab) Bogor di wi­layah, terkendala masalah lahan. Akibatnya, proyek pe­ningkatan jalan jadi terhambat karena ada lahan warga yang terkena imbas peningkatan jalan. Seperti peningkatan ruas Jalan Sukamakmur—Su­karesmi di wilayah Kecamatan Ciomas. Kepala UPT Jalan dan Jem­batan Wilayah III, Andri, mem­benarkan adanya proyek pembangunan yang bersing­gungan dengan persoalan lahan warga. Hal tersebut terjadi di bebe­rapa wilayah, seperti di SPM Lido, Kecamatan Cigombong. Saat jalan kabupaten hendak dibangun, ada lahan warga yang terkena perluas lahan sehing­ga proyek jalan tidak dilebarkan. Lalu, pembangunan TPT di Kampung Keleuwih, dan terakhir peningkatan jalan di Kampung Sukaresmi, Kecamatan Tam­ansari. Ketika ada lahan warga yang terkena dampak pening­katan dan dan warganya sudah menghimbahkan lahan, ten­tunya tidak ada masalah. ”Biasanya permasalahan muncul ketika sudah mulai kegiatan pembangunan. Rata-rata persoalan lahan,” ujarnya. Untuk meminimalisasi ter­jadi persoalan lahan, sambung Andri, ketika pemdes mengu­sulkan peningkatan jalan ka­bupaten di musrenbang seha­rusnya diverifikasi dulu, apakah ada lahan warga yang terpakai untuk kepentingan jalan. Selain itu, pengamat jalan juga harus mengidentifikasi persoalan lahan dan utilitas agar ketika jalan kabupaten diusulkan untuk dibangun, tidak terjadi masalah di kemu­dian hari. ”Ketika desa mengusulkan peningkatan jalan kabupaten di musrenbang kecamatan harus sudah klir dari mulai persoalan lahan, utilitas, dan yang lainnya. Ketika usulan tersebut direalisasi Pemkab Bogor, tinggal langsung peng­ejaran,” pungkasnya. (ads/suf/ run)