METROPOLITAN – Pemerintahan Desa (Pemdes) Cileungsi, Kecamatan Cileungsi, mengungkapkan, lahan milik Provinsi Jawa Barat seluas 4.000 meter di samping fly over Cileungsi telah diklaim milik pribadi. Bahkan, sudah terpasang plang di atas lahan yang pernah dijadikan tempat sementara penampungan pasar Cileungsi itu akan diperjualbelikan. “Ada buktinya tidak jika tanah itu milik pribadi. Yang jelas, tanah itu dari dulu belum pernah dibebaskan. Adapun yang memasang plang di lokasi lahan atas nama warga hanya ngaku-ngaku. Lahan itu kan milik negara, dalam hal ini milik Provinsi Jawa Barat. Kami juga sudah konfirmasi dengan pihak provinsi, tidak pernah ada jual-beli lahan ke pihak mana pun,” terang Sekdes Cileungsi, ME Sutisna, kepada Metropolitan, kemarin. Ia mengaku tak pernah tahu sejak kapan lahan itu diklaim jadi milik pribadi. Sepengetahuan pihak Desa Cileungsi, lahan seluas 4.000 meter itu tetap menjadi milik negara. Ia juga menyarankan warga yang mengklaim sebagai pemilik tanah membuktikan surat-suratnya ke Provinsi Jawa Barat. “Informasi yang kami dapat, tepat di belakang tanah milik pemprov itu ada lahan milik warga. Sedangkan posisi lahan milik negara ada di depannya, sehingga lahan warga itu tidak berfungsi alias terbengkalai karena tidak ada pintu keluar. Alih-alih ingin menjual lahan pribadinya, lahan milik negara kini diklaim milik pribadi,” katanya. Terpisah, warga yang mengklaim sebagai pemilik tanah, Sumiadji, mengatakan, lahan di samping fly over Cileungsi itu milik pribadi. Lahan itu dibeli dari pemilik pertama, bahkan saat ini surat-suratnya sudah menjadi sertifikat. “Luas tanah yang saya miliki sekitar 6.620 meter2, bukan 4.000 meter2. Saat ini statusnya sertifikat. Logikanya, kalau tanah ini bukan milik pribadi, mana mungkin orang BPN mengeluarkan sertifikat. Jadi, saat membeli dari pemilik awal statusnya tanah sudah punya sertifikat hak milik. Kalau pihak Desa Cileungsi tahu lahan itu milik negara, kan saya tidak mengetahui,” jelasnya. Lahan tersebut, tambah dia, telah dibeli enam tahun lalu dan pemilik pertama bernama Rudi asal Pulomas Jakarta. Jika pihak provinsi mau menggugat, ia tak akan tinggal diam. “Gini saja kalau Pemprov Jawa Barat benar itu tanah miliknya, tuntut saja saya ke pengadilan,“ tantang Sumiadji. (has/b/mam/py)
