METROPOLITAN - Presidium Bogor Timur akan melakukan pengawasan ketat terkait kinerja Pansus Daerah Otonom Baru (DOB) Bogor Timur. Pasalnya, hasil kerja pansus akan menjadi referensi bagi Pemrov Jabar maupun Pemerintah Pusat untuk menggulirkan kebijakan terkait pemekaran Kabupaten Bogor. “Sekarang Pansus yang akan bekerja. Dan itu harus kita awasi terus agar hasilnya maksimal,” kata Sekjen Presidium, Alex Slamet Riadi. Menurutnya, selain saat ini proses pemekaran Bogor Timur sudah sampai pada Pansus di DPRD, pihak Presidium juga terus melakukan komunikasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). “Bahkan mereka (DPD) sudah meminta berkas kajian pemekaran Bogor Timur kepada Presidium. Kita tinggal tunggu waktu penyerahannya saja,” kata Alex. Sementara itu, Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Bogor tentang Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Bogor Timur menargetkan pembahasan selesai akhir Februari 2019, sebelum disampaikan ke Gubernur Jawa Barat untuk disahkan, kemudian dibawa ke Direktorat Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri. “Dengan dukungan semua anggota DPRD Insha Allh target selesai akhir Februari bisa tercapai, meski berat,” kata Ketua Pansus Kabupaten Bogor Timur, Junaidi Syamsudin. Dia juga memastikan agenda kampanye Pileg 2019 tidak boleh mengganggu agenda pansus. Pasalnya pansus harus mendalami secara komprehensif kajian yang telah dilakukan Badan Perencanaan Pembangunan, Pengembangan dan Penelitian Daerah (Bappedalitbang) Kabupaten Bogor. “Nantinya, jadwal kegiatan baik pada tingkat komisi dan lainnya tidak boleh berbenturan. Sudah disampaikan juga pimpinan dan sekretariat,” ucapnya. Junsam mengaku, meski baru membaca sekilas hasil kajian, dari sisi manapun, Kabupaten Bogor Timur layak dan pantas untuk dijadikan kabupaten baru. (fik/b/rez)
