Kamis, 9 Februari 2023

Lahan Penunggak Pajak Dipasang Plang Peringatan

- Rabu, 22 Januari 2020 | 10:27 WIB
PERINGATAN: UPT Pajak WIlayah Jonggol memasang plang peringatan di lahan penunggak pajak.
PERINGATAN: UPT Pajak WIlayah Jonggol memasang plang peringatan di lahan penunggak pajak.

METROPOLITAN - JONGGOL UPT Pajak Jonggol memasang plang di beberapa titik lahan yang mangkir dari kewajibannya membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pemasangan dilakukan Kepala UPT Pajak Jonggol, Heri Nanta didampingi pihak Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor Bidang Penegakan Hukum dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bogor serta aparatur kecamatan dan desa, Senin (20/1) Heri menjelaskan, pemasangan plang pada bidang tanah yang melakukan penunggakan pajak merupakan keputusan akhir setelah melakukan peringatan–peringatan sebelumnya. “Kami komunikasi dengan aparat desa dan kecamatan yang mengetahui siapa pemiliknya dan memberitahukan kepada pemilik guna segera melakukan pelunasan pajak yang tertunggak. Namun karena pemiliknya sulit ditemui dan dihubungi maka tindakan pemasangan plang ini kami lakukan dengan didampingi pihak kejaksaan dan Bapenda Kabupaten Bogor,” Jelas Heri UPT pajak melakukan pemasangan palang di empat titik lahan milik Eddy Van Dappeten, Jalan Raya Dayeuh RT 02/06 Desa Sukanegara, Kecamatan Jonggol dengan total tunggakan pajak Rp.62.368.346. Lalu atas nama Sunarto Malik di Jalan Raya Sukamakmur RT 01/01, Desa Sukamakmur, Kecamatan Sukamakmur dengan jumlah tunggakan sebesar Rp87.419.280. Sebidang lahan seluas dua hektare atas nama HM Rafli di Jalan Raya Cariu, Desa Bantarkuning, Kecamatan Cariu dengan total tagihan Rp172.958.104 dan sebidang tanah atas nama Dinar Pangaribuan SDN 3 Serena RT 11/06 Desa Sirnasari, Kecamatan Tanjungsari, dengan total tunggakan sebesar Rp241.176.162. “Tujuan dari pemasangan plang tersebut supaya pemilik tanah segera melunasi pajak ya karena tahap peringatan sudah diberikan. Jika tidak diindahkan maka akan menjadi aset negara. Oleh karena itu diharapkan kepada pemilik lahan untuk segera melunasi tunggakan pajak nya sesuai dengan pelaturan yang sudah ditentukan,” kata Heri. Sementara itu, Kepala Desa Sirnasari, Mu’min Sanjaya mengapresiasi dengan tindakan yang dilakukan UPT Pajak Jonggol dalam menegakkan perda. “Alhamdulilah walau baru satu bulan saya menjabat sebagai kepala desa tapi saya sangat berharap bahwa status tanah milik siapapun yang ada di wilayah Desa Sirnasari itu legal tidak tumpang tindih dan tidak bersurat ganda” ungkapnya. (ask/wn/els)

Editor: Administrator

Tags

Terkini

Pemdes dan Pemuda Desak Penataan Pasar Citeureup

Rabu, 1 Februari 2023 | 13:00 WIB

Gegara Bakar Sampah, 90 Ton Rongsokan Ludes

Jumat, 20 Januari 2023 | 13:01 WIB

Jembatan Cicadas Ambruk, Warga Harus Memutar Sejauh 3 Km

Jumat, 23 September 2022 | 13:01 WIB

Bawa Sajam, 17 Remaja Citeureup Terlibat Tawuran

Senin, 11 Juli 2022 | 12:01 WIB

Hujan-Angin, Waspada Pohon Tumbang

Selasa, 12 April 2022 | 13:01 WIB

Saling Serang di Kampung Jagal

Selasa, 29 Maret 2022 | 12:01 WIB

Waduh! Limusnunggal Dikepung Praktik Pijat Ilegal

Selasa, 15 Maret 2022 | 12:30 WIB
X