METROPOLITAN - CILEUNGSI Buntut dari sengketa lahan yang berimbas pindahnya kantor Desa Limusnunggal ke lahan fasilitas sosial (fasos) fasilitas umum (fasum) dikomplain Kepala Desa Limusnunggal, Ardi.
Dia mengeluhkan kualitas pembangunan kantor desa yang baru yang dianggap kurang layak untuk pelayanan.
"Bangunan baru sekarang ini kurang layak, sudah seperti bangunan barak militer. Untuk melayani masyarakat pun harus bergantian lantaran ruangan tempat duduk untuk warga menunggu sangat sempit," keluhnya. Sebelum dipindahkan, dirinya bersama Camat Renaldi sudah sepakat dengan pemilik lahan kantor desa sebelumnya agar mengganti kerugian pemerintah dengan membangun kantor desa baru senilai Rp1,8 miliar. Namun hasil dari musyawarah tersebut disepakati dengan angka Rp1,5 miliar.
"Masa bangunan seperti ini nilainya 1,5 miliar, sepertinya kalau diitung gak sampe segitu bahkan hanya sekitar Rp1 miliar saja. Itu hanya bangunan kantor saja yang dikerjakan, sedangkan untuk pagar belum dikerjakan dan malahan kita minta ke pemerintah agar menganggarkan untuk pengerjaan pagarnya," ujarnya. Ardi melanjutkan, pada saat pembangunan (kantor desa, red), dirinya ditugaskan untuk ikut dalam proyek tersebut. Namun dirinya tidak menerima ajakan itu lantaran khawatir ada kesalahan dalam pembangunannya. Terbukti setelah bangunan berdiri tidak sesauai dengan yang diharapkan.
"Saya hanya jadi pengawas dalam pembangunan itu karena takut nggak sesuai dengan keinginan. Nyatanya ketika masa pembangunan saya minta sama kontraktor agar tidak seperti itu, namun sepertinya para pemborong tidak peduli," lanjutnya. Ardi berharap ke depannya bangunan kantor desa itu bisa direnovasi agar warga bisa dengan nyaman dalam mengurus segala administrasi.
"Ke depannya mudah-mudahan bisa direnovasi lagi agar warga juga nyaman," tutupnya. (zis/b/els)
