METROPOLITAN - CARIU Proyek peningkatan ruas Jalan Cikutamahi, Kecamatan Cariu disidak Anggota DPRD Kabupaten Bogor. Jalan penghubung Cariu dan Tanjungsari yang baru dibangun itu sudah mengalami kerusakan yang cukup parah. Kerusakan tersebut berupa patahan beton dengan berbeda level.
Proyek tersebut dikerjakan CV Lang yang berdomisili di Jakarta Timur dan menelan biaya sebesar Rp3 miliar. Namun yang disayangkan, proyek yang baru selesai pada Desember 2019 lalu itu dinilai dewan tidak sesuai standar.
Kepala Unit Pelayanan Teknis (UPT) Jalan dan Jembatan Jonggol, Didih mengatakan, dengan adanya laporan dari masyarakat terkait jalan yang retak di beberapa bagian, pihaknya akan segera menegur konsultan dan Kkntraktor agar bertanggung jawab untuk segera membetulkan jalan tersebut.
"Kita akan tegur konsultan dan kontraktor agar segera melakukan perbaikan di beberapa retakan yang terjadi di proyek tersebut. Untuk tindakan selanjutnya kita juga harus laporan ke PUPR apakah akan dibongkar atau hanya diperbaiki saja. Mengingat, keretakan yang terjadi itu berbeda levelnya," ujarnya. Menurut Didih, pihaknya tidak bisa memberikan sanksi kepada kontraktor tersebut karena fungsi dari UPT hanya melaporkan saja terkait temuan di lapangan."Paling kita hanya beri teguran dan tugas kita hanya melaporkan ke dinas untuk ditindaklanjuti. Kalau untuk sanksi bukan wewenang kita," tukasnya.
Sementara itu, Anggota DPRD Komisi lll Kabupaten Bogor, Achmad Fathoni sangat menyayangkan kinerja kontraktor yang terkesan mengerjakan proyek asal-asalan. Karena masih ada waktu pemeliharaan selama enam bulan, dirinya meminta untuk segera diperbaiki jalan tersebut jangan sampai kerusakan melebar dan lebih parah."Kita sangat menyayangkan banyaknya pekerjaan infrastruktur yang buruk. Saya mendesak Dinas PUPR terutama bagian Jalan dan Jembatan untuk mengecek kemudian meminta kontraktor memperbaiki ini," kata Fathoni
"Selagi masa pemeliharaan masih berlangsung untuk enam bulan setelah pekerjaan selesai. Jangan sampai ada pembayaran untuk kontraktor yang bermasalah. Untuk itu kami akan koordinasikan dengan Dinas PUPR agar tidak ada lagi pengerjaan yang asal-asalan di anggaran 2020," tutupnya. (zis/c/els)
