METROPOLITAN - Maraknya pengusaha kavling buah di wilayah Kabupaten Bogor bagian timur ternyata menimbulkan masalah. Seperti tanah warga yang belum dibayar sepenuhnya namun sudah diakuisisi pengusaha. Selain itu, pengusaha juga seringkali mengabaikan aspek legalitas. Sekretaris Kecamatan Cariu, Bakri Hasan, mengatakan, kavling Andalusia dan Bukit Swiss sampai saat ini belum mengantongi izin apapun. Bahkan manajemen Bukit Swiss beberapa waktu yang lalu pernah mengatakan jika akan mengurus perizinan, namun ketika dilakukan pengecekan ke lapangan ternyata sampai saat ini belum juga dilakukan pengurusan izinnya. "Saya sebagai aparat pemerintah Kecamatan Cariu sangat senang dan sangat membuka kesempatan bagi para pengusaha yang ingin mengembangkan usahanya di sini, tapi dengan catatan silahkan urus perizinan sesuai prosedur yang ada,” katanya. Ia mengambil contoh kasus Kampung Kurma dan mengingatkan pengusaha mengurus  izin sesuai prosedur. Terlepas nanti mau ditanami apa, yang pentingtidak menyalahi aturan. “Hhanya saja mungkin yang menjadi bahan pertimbangan mereka adalah pemberian fasos-fasum. Jika izin perkebunan nggak perlu pake fasos-fasum sedangkan jika izin perumahan harus ada fasos-fasum yang diberikan kepada pemerintah daerah," kata Bakri. Ia berharap, pihak perusahaan benar-benar bertanggung jawab dalam aspek pembelian lahan kepada warga. Banyak warga yang mengadu ke kecamatan jika pihak pengembang yang belum melunasi pembelian lahan. "Seharusnya pihak perusahaan membeli tanah masyarakat kemudian dilakukan pelepasan hak jadi atas nama perusahaan, barulah ditawarkan kepada para konsumen. Jadi konsumen kavling membeli tanah atas nama perusahaan, tapi kenyataan di lapangannya kan tidak seperti itu,” ujarnya. Sementara itu, dari penelusuran Metropolitan, keberadaan pengembang tersebut hanya memiliki izin dari pemerintah pusat melalui Online Single Submission (OSS) yang dikeluarkan BKPM. (zis/b/els)