METROPOLITAN – Ban­tuan sosial (bansos) kepada warga terdampak Covid-19 selama masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang dijanjikan pemerintah, ternyata belum terealisasi. Hal ini rupanya mendapat per­hatian dari aktivis, Ruby Fa­lahadi. Menurutnya, banyak warga yang mengharapkan bansos tersebut. Namun kenyataan­nya, mereka justru mengeluh dan bingung lantaran ban­tuan tak kunjung datang, apalagi kebagian. Bahkan, banyak yang tidak tahu apa­kah dia terdaftar sebagai pe­nerima bantuan atau tidak. ”Bantuan itu seharusnya di­berikan pada waktu dan orang yang tepat, sehingga efisien dan tepat sasaran,” ujar ad­vokat muda ini. Ruby menambahkan, ma­syarakat diimbau pemerintah untuk #dirumahsaja, semen­tara mereka tidak punya per­siapan untuk bertahan hidup di rumah. Sementara ban­tuan pemerintah tak kunjung tiba dan belum pasti keba­gian. ”Bisa-bisa orang mati bukan karena corona, tapi gara-gara nggak makan,” ka­tanya. Ia menambahkan, bansos yang bersumber dari APBN maupun APBD itu harus bisa dipertanggungjawabkan dalam artian tertib administrasi, akuntabilitas dan transpa­ransi serta harus jelas peneri­manya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Da­lam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pem­berian Hibah dan Bantuan Sosial dari Anggaran Penda­patan dan Belanja Daerah. Menyikapi hal itu, Ruby mengajak bersama-sama mengawasi bansos agar tepat sasaran dan tidak disalahguna­kan. Bahkan, pemerintah telah membentuk Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) guna mengawasi pembagian bansos bagi warga terdampak virus corona (Covid-19) agar tepat sasaran. ”Bila ada penyele­wengan, laporkan saja dan mengadu ke Satgas Saber Pungli untuk ditindaklanjuti,” ujarnya. (khr/b/els/py)