METROPOLITAN - Perusa­haan pengolahan batu men­jadi kerikil menggunakan me­sin pemecah batu (stone crus­her), PT Bogor Mineral (BM), di Kampung Serena, Desa Sirnarasa, Kecamatan Tanjung­sari, Kabupaten Bogor, terny­ata belum mengantongi izin dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Pro­vinsi Jawa Barat (Jabar). Peru­sahaan tersebut hanya memi­liki izin tambang, tidak memi­liki izin operasional pengola­hannya. Salah seorang petugas pada Dinas ESDM Provinsi Jabar, Kurnia Perman, membenarkan adanya hal tersebut. Ia menyebut perusahaan PT BM belum mengantongi izin pengolahan batu menjadi split. Izin opera­sional PT BM belum diterbitkan karena masih menunggu izin lingkungan hidup dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Ka­bupaten Bogor. Izin itu terkait limbah abu batu yang mence­mari sungai dan sawah petani. “Kami telah melihat langsung kondisi lapangan. Bertemu kelompok tani di Tanjungsari yang sawahnya terdampak limbah. Memang sangat mem­prihatinkan,” kata Kurnia. Ia juga mengaku ESDM sering memperingatkan PT BM agar tidak beroperasi sebelum izin­nya terbit. Termasuk memper­baiki penanganan limbahnya berupa abu batu yang masuk lahan pertanian warga. “Kalau masih beroperasi, kami akan berkoordinasi dengan Satpol PP dan Polda Jabar terkait hal ini. Karena merekalah yang lebih berwenang menindak dan menutup paksa. Kalau kami dari ESDM hanya sanksi administrasi saja,” ujarnya. Sementara itu, ang­gota Komisi III DPRD Kabupa­ten Bogor Achmad Fathoni menuturkan, pabrik yang telah merugikan masyarakat dan lingkungan lantaran limbahnya berupa abu batu masuk lahan pertanian itu tidak boleh lagi beroperasi. Sebab, limbah berupa abu hasil produksi PT BM dibuang ke Sungai Cipa­reang, selanjutnya menumpuk di Saluran Irigasi Cikompeni yang merupakan sumber air bagi ribuan hektare sawah pe­tani di lima desa. Pendangkalan karena sedimentasi pada salu­ran irigasi pun tidak terhin­dari. “Perusahaan pengolahan batu itu tak punya izin. Jadi bukan hanya tidak boleh bero­perasi tapi sudah seharusnya ditutup. Karena selain tak be­rizin, perusahaan itu telah mencemari lingkungan,” tegas­nya. Politisi PKS dari Dapil II Kabupaten Bogor itu mengajak semua petani yang merasa di­rugikan membuat pernyataan. Kalau perlu sertakan nominal kerugian agar menjadi bahan untuk dibawa ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor. (bo/els/run)