METROPOLITAN - Pemerin­tah Kabupaten (Pemkab) Bogor berencana mengadakan pemilihan kepala desa (pil­kades) serentak pada Oktober 2020 mendatang. Persiapan pilkades pun mulai tampak di beberapa desa, dengan pembentukan Panitia Pilkades. Di Ke­camatan Gunungsindur, ada empat desa yang akan meng­gelar pilkades setentak, yaitu Desa Padirenan, Cidokom, Pengasinan dan Jampang. Menurut Camat Gunungs­indur Yodi MS Ermaya, di empat desa tersebut saat ini sudah terbentuk panitia pil­kades. ”Mulai besok saya akan keliling menemui panitia pil­kades untuk diskusi dan tukar pendapat (sharing) terkait persiapan-persiapan yang perlu dilakukan,” ungkap Yo­die, kemarin. Secara regulasi, pelaksana­an pilkades tahun ini teknis­nya masih menggunakan Perbup Bogor seperti pilkades sebelumnya. Terkait persya­ratan pendidikan bakal calon kepala desa (balon kades) minimal berijazah SMP/se­derajat yang dibuktikan dengan legalisasi sekolah. Kesehatan juga harus menda­patkan hasil general check up dari rumah sakit yang ditunjuk panitia pilkades kabupaten dan memiliki hasil laborato­rium tes narkoba. ”Kami im­bau para bakal calon kades nantinya mengikuti peraturan yang sudah ditetapkan pani­tia pilkades,” pintanya. Sementara itu, Ketua KPUD Kabupaten Bogor Ummi Wa­hyuni mengaku selalu mem­beri masukan dan menging­atkan kembali beberapa hal dalam pelaksanaan kontesta­si politik desa di saat pan­demi Covid-19. ”Pelaksanaan pilkada/pil­kades di saat pandemi sang­atlah berisiko apabila tidak dilaksanakan dengan pene­rapan protokol kesehatan ketat. Kami selalu menging­atkan pentingnya penggu­naan APD oleh penyeleng­gara maupun pemilih, serta protokol kesehatan saat pelaks­anaan pemungutan suara hingga penghitungan suara,” tegasnya. KPUD Kabupaten Bogor, sambung Ummi, juga me­nyarankan agar Pemkab Bo­gor terus berkoordinasi dengan Kemendagri dan melibatkan langsung Gugus Tugas Per­cepatan Penanganan Covid (GTPPC) 19 dalam pelaks­anaan pilkades tersebut. ”Termasuk mengingatkan kembali agar pelaksanaan pilkades jangan sampai men­jadi klaster baru yang mem­buat rasa kekhawatiran ma­syarakat dan mengganggu kondusivitas wilayah,” pung­kasnya. (sir/c/els/run)