METROPOLITAN - Pihak pengembang PT Sentul City Tbk (BKSL) tampaknya tidak terima dengan sikap salah satu konsumennya, yakni kelu­arga Bintoro, yang melakukan gugatan pailit ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. Pengembang terkemuka nasional yang berbasis di Sen­tul, Kecamatan Babakanma­dang, Kabupaten Bogor, itu pun melayangkan somasi terhadap keluarga Bintoro yang menggugat kepailitan terhadap perseroan. Corporate Secretary PT Sen­tul City Alfian Mujani, dalam keterangan tertulisnya, men­jelaskan perlu ditegaskan terlebih dahulu bahwa peng­embang sama sekali tidak memiliki utang kepada pem­beli sebagaimana dalam per­mohonan pailit yang diajukan­nya terhadap pengembang di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. “Adapun hubungan hukum antara pengembang dengan pembeli adalah berdasarkan perjanjian pengikatan jual beli atas kavling matang di kawasan Sentul City (PPJB), yang di dalamnya mengatur mengenai kewajiban pem­beli untuk mendirikan bangu­nan sebagaimana waktu yang ditetapkan dalam PPJB (ca­tatan: bukan kewajiban Peng­embang untuk mendirikan bangunan dan menyerahte­rimakan bangunan kepada Pembeli),” terangnya. Bahwa sebagai tindak lanjut dari PPJB tersebut, maka pengembang telah mengirim­kan dua buah surat undangan kepada pembeli untuk serah terima kavling masing-masing pada 24 Maret 2014 dan 20 Agustus 2014. Namun pem­beli tidak memenuhi undan­gan tersebut sehingga serah terima kavling itu tidak dapat dilaksanakan. Dalam perkembangannya, pembeli pada 7 Agustus 2020 malahan mengajukan permo­honan pailit terhadap peng­embang sebagaimana yang terdaftar di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat di bawah register perkara No.35/Pdt.Sus-Pai­lit/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. dengan alasan pengembang tidak menyerahkan kavling kepada pembeli meskipun pembeli telah melunasi harga pembelian atas kavling terse­but kepada pengembang. Berdasarkan alasan tersebut, pembeli selanjutnya menda­lilkan bahwa pengembang mempunyai utang kepada pembeli sebesar uang yang telah dibayarkan oleh pem­beli kepada pengembang, ditambah dengan bunga yang ditetapkan secara sepihak oleh pembeli. Bahwa alasan yang dikemu­kakan pembeli dalam permo­honan pailit tersebut jelas sangat mengada-ada dan menunjukkan iktikad buruk dari pembeli. Hal ini disebab­kan karena sebagaimana yang telah dijelaskan pada butir 3 di atas bahwa pengembang telah dua kali mengundang pembeli untuk melaksanakan serah terima atas kavling ter­sebut. Namun, pembeli tidak me­menuhi undangan tersebut sehingga serah terima kavling tidak dapat dilaksanakan. Dengan demikian dasar tim­bulnya utang yang didalilkan pembeli dalam permohonan pailit tersebut dengan sendi­rinya telah terbantahkan. Lebih lanjut untuk membuk­tikan bahwa dalil pembeli tersebut sangat keliru dan mengada-ada dan sekaligus membuktikan kesiapan peng­embang untuk melakukan serah terima kavling tersebut setiap saat kepada pembeli (lihat butir 3 di atas), maka pengembang dengan ini mensomasi pembeli untuk datang setiap saat (dengan pemberitahuan terlebih da­hulu) pada hari dan jam kerja di kantor pengembang, untuk melakukan serah terima atas kavling tersebut. “Berdasarkan uraian tersebut di atas, pem­beli tidak dapat secara sepihak mendalilkan bahwa peng­embang memiliki utang ke­pada pembeli,” terangnya. Hal itu disebabkan karena di samping tanpa dasar hukum sebagaimana diuraikan di atas, apabila pembeli ingin mem­batalkan PPJB tersebut se­cara sepihak, maka PPJB tersebut harus dibatalkan melalui PN terlebih dahulu (catatan dalam PPJB, para pihak tidak mengenyamping­kan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdata yang me­wajibkan pembatalan perjan­jian harus melalui PN). Selanjutnya PN yang akan memutuskan apakah PPJB tersebut berdasar hukum un­tuk dibatalkan dan apa akibat hukum dari pembatalan ter­sebut. “Oleh karena itu jelas bahwa sama sekali tidak ada utang pengembang kepada pembeli yang dapat dijadikan dasar oleh pembeli dalam mengajukan permohonan pailit terhadap pengembang,” tegasnya. Menurutnya, permohonan pailit tersebut sangatlah tidak berdasar dan mengada-ada. Karena itu, masyarakat, khu­susnya para konsumen, tidak perlu khawatir dengan adanya permohonan pailit karena pengembang akan dapat me­nyelesaikan permasalahan tersebut sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Perlu ditegaskan di sini bahwa pengembang akan mengam­bil semua langkah dan tinda­kan hukum yang diperlukan untuk melindungi kepenting­an para stakeholdernya, ter­masuk para konsumen, pe­megang saham publik, para karyawan dan keluarganya, para rekanan serta pihak-pihak terkait lainnya. PT Sentul City juga tidak menutup kemungkinan akan menuntut secara hukum pi­dana maupun perdata ter­hadap pembeli atas tindakan tanpa dasar dan tanpa iktikad baik yang telah sangat meru­gikan dan mencemarkan nama baik dan reputasi peng­embang. (rb/els/run)