METROPOLITAN - Proyek cut and filling di Desa Cica­das, Kecamatan Gunung­putri, Kabupaten Bogor, yang tengah dikerjakan NS, kini harus dihentikan setelah ok­num Kepala Desa (Kades) Cicadas DH menghentikan proyek dengan alasan tidak jelas. Tak hanya itu, NS juga menjadi korban pemalakan DH. Kuasa hukum NS dari Sem­bilan Bintang Lawyer and Partners, Anggi Triana Ismail, mengungkapkan kliennya menjadi korban pemerasan yang dilakukan DH sejak ta­hun lalu, dan kini proyeknya dihentikan sepihak. Padahal, kliennya sudah mengantongi izin untuk mengerjakan proyek sesuai Surat Perintah Kerja (SPK) No 001/SSTL/0620 antara PT Starsurya Tatales­tari dengan NS. Anggi mengungkapkan ka­sus ini bermula saat NS tengah melangsungkan pekerjaannya tahun lalu dan didatangi DH selaku kades Cicadas, dengan maksud meminta uang ko­ordinasi persetujuan ling­kungan kepada NS sebesar Rp175 juta. ”Hal itu bisa dilihat dari kuitansi yang dibuat pada 13 Juli 2020, antara NS selaku yang menyerahkan uang se­besar Rp50 juta kepada DH dan sisanya diberikan kem­bali pada 8 Agustus 2020, dan sisanya melalui via transfer. Yang apabila ditotalkan se­besar Rp175 juta,” jelas Ang­gi kepada Metropolitan, ke­marin. Tak sampai di situ, Anggi kembali menceritakan ter­nyata DH kembali meminta ’jatah’ untuk koordinasi dengan cara dipatok sebesar Rp600 juta, sehingga kliennya sangat terpaksa tidak dapat memenuhi permintaan oknum kades tersebut. Dengan ada­nya kejadian ini, Anggi pun menilai perbuatan DH sela­ku kades sangat tercela atau tidak mencerminkan sebagai sosok suri teladan dalam statusnya sebagai penyelen­ggara negara, sebagaimana Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa. ”Berdasarkan hal-hal di atas, kami selaku tim kuasa hukum NS telah melaporkan DH ke Polres Bogor atas dugaan tindak pidana pemerasan, sebagaimana Pasal 368 KUHP dengan ancaman pidana sembilan tahun penjara. La­poran tersebut telah diterima berdasarkan Laporan Polisi No STBL/B/331/III/2021/JBR/RES BGR, tertanggal 8 Maret 2021,” beber Anggi. Tak hanya melapor ke pihak kepolisian, Anggi juga beren­cana melaporkan kejadian ini ke inspektorat Bogor dan bupati Bogor untuk menindak oknum pemerintahan desa sebagai penyelenggara ne­gara yang diduga keras telah melakukan perbuatan mela­wan hukum dengan cara meminta ’jatah’ kepada pen­gusaha. ”Kalau ini dibiarkan begitu saja, korban-korban yang tidak berdosa akan terus ber­munculan. Sehingga orang-orang yang berpotensi membangun wilayahnya akan terganggu dengan kelakuan oknum penyelenggara ne­gara semacam ini,” ujarnya. Ketika dikonfirmasi, Kasa­treskrim Polres Bogor AKP Handreas membenarkan adanya laporan kasus yang melibatkan oknum kades Cicadas, Kecamatan Gunung­putri, itu. ”Iya baru masuk,” singkatnya. Terpisah, ketika dikonfir­masi, Kades Cicadas, Keca­matan Gunungputri, DH, mengaku akan menjawab adanya tudingan tersebut bersama kuasa hukumnya. ”Nanti akan kami jawab dengan didampingi kuasa hukum saya,” pungkasnya. (dil/c/els/run)