METROPOLITAN – Puluhan perwakilan wali murid Yayasan Sekolah Menengah Kejuruan Generasi Mandiri (SMK GM) menggeruduk gedung sekolah, kemarin. Mereka menolak pemasangan plang bertuliskan ’Dilarang Masuk oleh Komu­nitas Pendukung RI-1 (KPRI-1)’ lantaran berimbas pada pen­ghentian Kegiatan Belajar Mengajar (KBM). Perwakilan wali murid yang juga warga Parungdengdek, Desa Wanaherang, Kecama­tan Gunungputri, Dede Ibnu Arifin, menolak keras pema­sangan plang oleh KPRI-1 yang mengklaim sebagai kuasa dari pemilik lahan RO Suha­edah. Secara tidak langsung, mereka sudah menyegel Yayasan SMK GM dan meng­ganggu sarana pendidikan. ”Kami menolak pemasangan plang ini, karena berkaitan dengan aktivitas anak didik SMK GM. Tujuan KPRI-1 itu untuk menyegel tidak boleh ada aktivitas sekolah sesuai yang tercantum diplang oleh KPRI-1. Saya pernah komu­nikasi dengan KPRI-1 dia ditugaskan melakukan peng­amanan tanah oleh pemilik RO Suhaedah,” bebernya ke­pada Metropolitan, kemarin. Sepengetahuannya, sejak dulu hingga saat ini lahan yang digunakan SMK GM adalah milik negara atau Pemerintah Desa (Pemdes) Wanaherang yang diperuntukkan lahan pemakaman umum. ”Saya asli kelahiran Parung­dengdek. Saya sedikit tahu awal-mula lahan sebelum ada bangunan sekolah itu. Dulu lahan ini untuk sarana pema­kaman umum. Dari masa saya kecil sampai sekarang ini adalah tanah negara. Makanya saya kaget sampai ada yang menyuratkan atas nama pri­badi,” ujarnya. Terkait adanya oknum yang memalsukan sertifikat, dirinya mengaku tidak mengetahui hal tersebut. Bahkan, untuk terbitnya sertifikat itu sen­diri apakah dari jual-beli, hibah, waris atau dimohonkan kepada pemerintah atau ne­gara, pihaknya tidak menge­tahui persis. ”Intinya yang saya tahu, ber­dirinya bangunan ini pada 2000 atau 2002 itu adalah la­han milik negara. Tapi untuk sertifikat yang dipegang KPRI-1 baru 2008. Sedangkan pem­buatan sertifikat itu awal mu­lanya tidak tahu seperti apa,” jelasnya. Demi kepentingan warga dalam mencerdaskan anak bangsa, ia menegaskan bahwa wali murid akan memperta­hankan SMK GM sampai ka­pan pun. ”Sebab, ini untuk sarana pendidikan masyara­kat dan mencerdaskan anak bangsa. Sampai kapan pun kita siap menjaga sarana pen­didikan ini,” tegasnya. Sementara itu, salah seorang siswa Yayasan SMK GM, Ani, berharap bupati dan Dinas Pendidikan segera menyele­saikan sengketa lahan tersebut. Hal itu agar para siswa bisa belajar dengan tenang dan tidak ada kekhawatiran seko­lah yang saat ini menjadi tempatnya menuntut ilmu dirampas orang lain. ”Sekolah ini harus diperta­hankan, karena milik kita bersama. Semoga permasa­lahan ini cepat selesai. Kita sebagai siswa meminta bu­pati Bogor dan kepala Dinas Pendidikan mempertahankan sekolah kami,” terangnya. Sebelumnya, ratusan siswa SMK GM yang terletak di Kam­pung Parungdengdek, RT 03/11, Desa Wanaherang, Kecamatan Gunungputri, Kabupaten Bogor, terancam putus sekolah akibat perma­salahan sengketa lahan. Ak­tivitas KBM dihentikan sam­pai batas waktu yang tidak bisa ditentukan. (jis/els/py)