METROPOLITAN - Ketua Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kecamatan Gunungputri, Udin Saputra, berharap ang­garan program Satu Miliar Satu Desa (Samisade) bisa digunakan untuk membangun dan merehab kantor desa. Menurutnya, minimnya anggaran untuk pembangu­nan dan rehabilitasi kantor desa membuat sejumlah ke­pala desa di Kabupaten Bogor, khususnya desa di Kecama­tan Gunungputri, kesulitan mengubah kantor yang sudah kurang layak karena dimakan usia menjadi nyaman. ”Saya berharap program Samisade ini bisa untuk pembangunan kantor desa. Karena dari anggaran yang sudah rutin kita terima, mis­alkan APBDes, Dana Desa (DD), Anggaran Dana Desa (ADD), hanya Bagian Hasil Pajak Daerah & Retribusi Dae­rah (BHPRD) yang bisa untuk membangun, termasuk Ban­tuan Provinsi. Tapi kan habis sama posyandu. Sedangkan untuk di Desa Ciangsana ada 37 posyandu. Maka anggaran tersebut banyak diserap untuk posyandu dan stunting,” jelas kepala desa Ciangsana itu kepada Metropolitan, kema­rin. Ia menambahkan, dari ang­garan yang sudah rutin ter­sebut tidak bisa untuk pembangunan kantor desa karena sisanya hanya sedikit. Sedangkan untuk kantor Desa Ciangsana sendiri dari 1995 sampai sekarang atap­nya sudah rapuh. ”Makanya kami para ke­pala desa yang kantornya sudah mulai dimakan usia, sangat berharap ke depan mungkin di 2023 anggaran Samisade bisa untuk pembangunan kantor desa,” harapnya. Sedangkan, sambung Udin, untuk kantor desa sendiri dibangun per tahun sesuai anggaran. Jadi tidak bisa se­cara langsung. Untuk semen­tara pada 2022 nanti akan dibangun dari dana BHPRD sesuai kemampuan saja. Mis­alnya atapnya terlebih da­hulu karena sudah mengk­hawatirkan. ”Untuk Samisade berharap bisa untuk pembangunan kantor. Dari beberapa ke­pala desa juga berharap. Kan kantor desa itu pelayanan publik. Kalau kantor desa saja tidak nyaman, gimana maksimal untuk pelayanan­nya,” katanya. Apalagi, lanjut Udin, di Ci­angsana dengan jumlah pen­duduk sangat banyak, jika atap yang sudah rapuh tiba-tiba ambruk dan menjadi viral, bupati juga yang akan menjadi sorotan. Apalagi ada korban. ”Terkadang itu yang jadi permasalahannya, tidak ada dana desa yang bisa untuk membangun kantor. Dana Desa tidak boleh, hanya in­frastruktur. Termasuk Sa­misade kan hanya infrastruk­tur, bukan untuk membangun kantor desa,” jelasnya. Senada, Sekretaris Apdesi Gunungputri Amir Arsyad mengatakan, program Sa­misade ke depannya diha­rapkan bukan hanya untuk pengerjaan jalan betonisasi, gorong-gorong, atau turap. Namun, bisa juga untuk membangun kantor desa. ”Sebenarnya bukan tidak ada niatan dari kepala desa untuk membangun. Namun pertama, kaitan hal anggaran. Karena dari dana desa tidak bisa untuk membangun kan­tor desa. Serta bantuan dari provinsi mustahil karena ang­garannya sedikit,” tegasnya. Amir yang juga kepala desa Bojongnangka itu berharap di 2022 atau 2023 ada kebi­jakan dari Pemerintah Ka­bupaten Bogor, bahwa ang­garan Samisade juga bisa untuk membangun atau merehab kantor desa. ”Yang terpenting bahwa semua pembangunan beto­nisasi di desa masing-masing sudah tercapai semua, baru anggarannya untuk membangun kantor desa,” pungkasnya. (jis/els/run)