METROPOLITAN – Sem­rawutnya wilayah Citeureup menjadi perhatian anggota DPRD Kabupaten Bogor, Teguh Widodo. Wakil rakyat ini me­minta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor mengemba­likan fungsi jalan dan terminal di Citeureup. Saat ditemui di ruangannya, politisi PKS itu mengatakan, Citeureup merupakan salah satu daerah penyangga. Namun jika kondisinya semrawut se­perti sekarang sungguh sang­at memprihatinkan. ”Kita semua tahu sudah be­rapa lama persoalan Pasar Citeureup ini belum juga ada penyelesaiannya. Sampai ha­sil akhir kemarin rapat dengan beberapa dinas terkait belum juga ada aksi dari pemerintah di lapangan,” ujar Teguh ke­pada Metropolitan, belum lama ini. Menurutnya, ada lima tuntu­tan warga yang saat hasil me­diasi dengan beberapa dinas, seperti DPUPR, DLH, Satpol PP dan Dinas Perhubungan, yang belum juga direalisasikan. Pertama, saluran air dari pem­buangan pasar 1 dan 2 yang berdampak di RW 01, RW 03 dan RW 04. Saat rapat pada November, DPUPR siap mem­benahi drainase dari perem­patan PD Pasar sampai Kani­satex. DPUPR juga akan mela­njutkan masalah saluran pem­buangan air yang masuk ke area lingkungan kepada pihak ter­kait, namun sampai saat ini belum terealisasi. ”Begitu pula persoalan alih-fungsi terminal, mengingat revitalisasi 2006/2007 di mana ada terminal namun sampai sekarang bentuknya tidak ada. Dishub saat itu berstatement jika Terminal Citeureup meru­pakan terminal tipe A yang kewenangannya berada di Kemenhub dan sekarang sedang dalam kajian. Lalu, Dishub siap mendukung untuk difungsikan kembali dan mereka akan mem­bahas dalam internal Dishub yang sekarang belum terlihat action-nya,” paparnya. Tak hanya itu, masalah sam­pah dan limbah pasar meru­pakan tanggung jawab DLH. Begitu pula alih fungsi jalan yang menjadi awnuming yang mengakibatkan hilangnya fungsi jalan dan terminal di PD Pasar Tohaga. Terakhir adalah persoalan CSR yang menurut warga PD Pasar To­haga tidak ada perhatiannya. ”Di sini pemerintah dan di­nas terkait ditantang membe­reskan persoalan Pasar Citeu­reup. Harus ada tindakan tanpa melihat siapa, karena Citeureup merupakan daerah penyangga Kabupaten Bogor. Jangan sampai take line-nya Bupati Bogor yang bunyinya The City of Sport and Tourism hanya slogan semata. Sebab, Citeureup merupakan salah satu akses jalan menuju wi­sata di Sukamakmur dan jalur Puncak Dua,” bebernya. Menurutnya, pemerintah harus benar-benar tegas supaya terlihat marwahnya. Bertindak dan tertibkan sesuai fungsi asal tanpa harus pandang bulu. Sekalipun mereka oknum pu­nya surat sakti, sejatinya surat itu tidak ada yang sakti jika berbenturan dengan aturan. ”Pedagang itu bukan digusur tapi digeser. Beri mereka tem­pat tanpa menghilangkan fungsi infrastuktur yang ada. Mari kita tertibkan bersama, jangan tutup mata dan masuk angin. Dinas terkait di sini ha­rus bertanggung jawab,” tegas­nya. Setelah bupati fokus dengan pembenahan dan pedestrian Jalan Tegar Beriman, tahun berikutnya bupati bisa fokus kepada daerah penyangga Kabupaten Bogor. ”Jadi, saat kita kedatangan tamu, daerah penyangga ini tidak semrawut dan sedap dipandang,” pung­kasnya. (jis/els/py)