METROPOLITAN - Ren­cana pemekaran juga men­jadi isu yang kian hangat di Bogor Timur (Botim). Tidak seperti di Bogor Selatan, pemekaran Bogor Timur justru mendapat penolakan keras dari Ketua Himpunan Pengusaha Bogor Timur (HPBT), Edi Rohman. Warga Cikeas itu menga­takan, saat ini pemerintah pusat belum mencabut mo­ratorium Daerah Otonomi Baru (DOB). Menurutnya, banyak hal yang harus di­pikirkan untuk melakukan pemekaran. Bukan sekadar kelayakan wilayah, pendapatan daerah, jumlah penduduk, dan luas wilayah. Tetapi inisiator ha­rus memikirkan dampak saat wilayah Botim mekar men­jadi kabupaten. Salah satu­nya adalah dampak dalam hal administrasi yang pasti akan sangat menyulitkan masyarakat nantinya. ”Coba turut dipikirkan dampak untuk masyarakat­nya. Dalam hal adminis­trasi misalnya, ketika men­jadi Kabupaten Bogor Timur otomatis surat-menyurat seperti KTP dan kawan-kawannya harus beralih alamat. Bukankah itu akan ada biaya tambahan untuk masyarakat,” paparnya ke­pada Metropolitan. Sebaiknya, lanjut Edi, ini­siator harus memikirkan itu terlebih dahulu. Saat ini masyarakat untuk makan saja sudah sulit. Yang kata­nya PAD di Bogor Timur merupakan PAD terbesar di Kabupaten Bogor, tapi apa­kah sudah banyak fasilitas yang dirasakan warga Bogor Timur? Sebab, membuat KTP saja lama dan sulitnya min­ta ampun. Apalagi jika ber­ganti Kabupaten Bogor Timur nanti. ”Bisa dijamin nggak jika perubahan kabupaten nan­ti masyarakat dalam men­gubah administrasi bisa digratiskan, tanpa beban. Oke, mungkin untuk me­reka yang beruang, tapi un­tuk masyarakat yang keku­rangan, apakah bisa untuk mengubah surat-surat pen­ting mereka. Yang pasti akan mengeluarkan uang yang tidak sedikit,” tegasnya. Menurutnya, sambil menunggu mekar, alangkah lebih baiknya saat ini Presi­dium Pemekaran Bogor Timur mendorong Pemerintah Kabupaten Bogor menambah fasilitas bagi masyarakat yang berada di ujung-ujung Ka­bupaten Bogor. Seperti pembuatan SIM, perpanjang STNK misalnya, buatlah lagi selter atau ke­panjangan tangan dari Pol­res Bogor di daerah Cariu atau Jonggol untuk memu­dahkan warga agar tidak jauh-jauh ke Cibinong. Un­tuk mendapatkan nomor antrean saja, mereka harus berangkat subuh dari rumah. ”Dorong dulu pemerintah kabupaten untuk menambah fasilitas dari sekarang. Bu­kankah PAD dari Bogor Timur lebih besar. Warga di Tan­jungsari lebih dekat akses ke Rumah Sakit Cianjur. Kenapa tidak mendorong untuk pembanguan rumah sakit lagi di Cariu misalnya, hingga akses mereka juga bisa lebih dekat,” bebernya. Ia berharap siapa pun yang memiliki pemikiran peme­karan Bogor Timur menjadi kabupaten bisa memberi penjelasan dampaknya dan baik buruknya. Menurutnya, apakah bisa menjamin ke­mudahan-kemudahan ma­syarakat dalam mengurus surat-menyurat, dan apakah bisa menjamin jika nanti mekar masyarakat miskin setelah mekar bisa jadi se­jahtera, dan apakah bisa menjamin setelah mekar pengangguran bisa mudah mencari kerja. ”Jangan sampai pemekaran ini karena ada kepentingan golongan. Beri kami penje­lasan. Saat ini saja janji-jan­ji ya tinggal janji. Semuanya berkata akan begini, akan begitu. Tapi setelah jadi, ma­lah jadinya begini. Janganlah masyarakat selalu dijadikan tumbal. Sejauh ini mekar atau tidak mekar wilayah pun masyarakat awam mah an­teng-anteng saja,” pungkas­nya. (jis/els/run)