METROPOLITAN - Pemili­han ketua Karang Taruna (Katar) Desa Buanajaya, Ke­camatan Tanjungsari, Kabu­paten Bogor, diduga tidak berjalan secara demokrasi. Pasalnya, Kepala Desa (Ka­des) Buanajaya, Sudrajat, diduga dengan sepihak menunjuk ketua katar secara aklamasi kepada Arsep. Selain itu, telah beredar di masyara­kat bahwa surat keputusan penunjukan ketua katar telah ditandatangani kepala desa. Sebagai bakal calon katar, Saefuloh memaparkan bahwa awalnya panitia pembentukan katar sudah membuat selem­baran berupa pamflet yang isinya pengumuman untuk para peserta yang mau mendaf­tar sebagai calon ketua Katar Desa Buanajaya, dan pendaf­taran dibuka dari 1 sampai 6 Maret 2022. Namun, kenyataannya, pada 4 Maret bakal calon yang sudah mendaftar dipanggil panitia untuk menyampaikan amanah dari kepala desa ba­hwa katar sudah terbentuk strukturalnya. ”Tidak adil ya, dan tidak fair menurut saya. Awalnya kan ini mau dilaksanakan secara demokrasi, dan panitia pun sudah bikin selebaran pamflet yang isinya itu seruan untuk daftar. Di situ tertulis mem­buka pendaftaran dari tanggal 1–6 Maret,” terangnya. “Lalu pas 4 Maret kami di­minta kumpul oleh panitia AD di desa sekitar pukul 19:30 WIB. Setelah berkumpul, be­liau hanya menyampaikan amanah. Katanya dari kepala desa untuk katar itu sendiri sudah terbentuk struktural,” ujar Saefuloh kepada Metro­politan. Saefuloh menjelaskan mun­durnya sebagai calon ketua katar karena tidak ingin men­cederai demokrasi dan tidak ingin mengecewakan pendu­kungnya. ”Mundurnya saya, karena saya tidak mau mencederai demokrasi yang sudah disusun dan tidak mau mengecewakan orang-orang di belakang saya. Makanya saya mundur dari struktural yang sudah diben­tuk itu. Karena kami ingin pelaksanaan dan pembentu­kannya secara demokrasi,” jelasnya. Hal senada dikatakan Wawan Erlangga yang juga calon ka­tar di Desa Buanajaya. Ia mengaku sangat kecewa dengan keputusan kades yang sudah menunjuk langsung ketua katar dan sudah distruk­turalkan. ”Saya merasa sangat kecewa dengan keputusan kades, yang mana sebelumnya digembar-gemborkan akan dilakukan pilkatar secara demokrasi, sesuai ketentuan dan peratu­ran yang berlaku. Namun, faktanya pilkatar dilakukan secara penunjukan langsung. Secara tidak langsung ini ba­gian dari pemberangusan hak-hak masyarakat,” papar­nya. Sementara itu, mewakili Lembaga Swadaya Masyara­kat (LSM) LP NASDEM, Ang­ga Dita, mengatakan bahwa sebelumnya sudah membe­rikan saran dan pandangan terkait pemilihan katar di Desa Buanajaya agar dilaks­anakan secara langsung, umum, bebas, dan rahasia (luber) dengan menganut azas demokrasi namun tidak di­gubris kades. ”Saya sangat kecewa, karena sebelumnya saya telah mem­beri saran pandangan ter­kait pilkatar agar dilaksanakan secara luber, dengan menga­nut azas demokrasi. Bahkan saya memberi pandangan untuk pelaksanaan pilkatar baiknya menggunakan sistem dipilih secara langsung atau dipilih secara aklamasi. Namun, saran dan pendapat saya sama sekali tidak digubris kades,” bebernya. Angga yang juga warga De­sa Buanajaya itu mengecam pemilihan katar yang ditunjuk langsung kades ini adalah sistem pemberangusan de­mokrasi. ”Menurut saya, ini adalah sistem pemberangusan de­mokrasi. Yang mana tunas-tunas muda harus didukung penuh agar dapat mengembangkan bakat dan dapat menggali sumber po­tensi yang ada demi kema­juan sebuah wilayah,” jelasnya. Sementara itu, Kepada De­sa Buanajaya Sudrajat me­minta mengonfirmasi hal ini kepada pihak panitia. ”Ke panitia saja, abdi can ngariung (saya belum berkumpul, red),” singkatnya. (gus/jis/els/run)