METROPOLITAN – Ang­gota Komisi II DPRD Kabupa­ten Bogor, Adi Suwardi, menin­jau bangunan Gelanggang Olahraga Masyarakat (GOM) dan SMPN 04 Gunungputri, Kecamatan Gunungputri, Ka­bupaten Bogor, kemarin. Po­litisi Partai Gerindra itu ingin melihat kondisi bangunan yang belum digunakan masyarakat lantaran terbentur akses jalan. Menurutnya, seluruh ang­gota dewan yang berangkat dari Daerah Pemilihan (Dapil) II dari semua fraksi sangat menyayangkan belum adanya akses masuk ke lahan Pra­sarana, Sarana, Utilitas (PSU) yang saat ini sudah berdiri dua bangunan yang didam­bakan masyarakat Kecamatan Gunungputri sejak dulu. ”Terserah pemerintah dae­rah (pemda) dan dinas ter­kait atau para pihak ketiga dalam arti yang punya tanah tolong pemda komunikasikan. Jika memang terbentur dengan lahan, kan bisa saja para pe­milik tanah menghibahkan jika sudah melakukan pen­dekatan,” tegas Adi Suwardi kepada Metropolitan, kema­rin. Ia juga meminta jangan sam­pai bangunan yang menelan biaya cukup besar ini tidak maksimal, karena sarana dan prasarananya tidak lengkap seperti jalan. Hal itu yang menjadi PR dinas terkait agar segera mungkin diselesaikan dan bisa digunakan masyara­kat. ”Komitmen dari awal kita fokus pembangunan berjalan dan sudah terwujud. Durasi lebih dari tiga bulan kemarin, dinas terkait menyebut masih belum ada juga untuk jalan masuk ke PSU ini. Saya min­ta urgensi soal akses masuk harus segera diselesaikan. Apakah itu nanti dibuka dengan cara betonisasi, se­mentara atau apa pun harus cepat terealisasi,” paparnya. Soal drainase, lanjut dia, menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan karena kalau berbicara drainase pasti lari­nya ke banjir. Banjir yang terjadi ini saat adanya hujan, kalau drainasenya tidak bagus, berarti harus diperbaiki. Jika Pemkab Bogor tidak melaku­kan perbaikan drainase sama saja membuang anggaran dan menjadi tidak maksimal. ”Tidak menutup kemun­gkinan banyak cara bagai­mana memadukan antara perumahan griya, perusa­haan dan GOM, gimana ca­ranya menemukan solusi agar tak terjadi banjir. Kalau perlu bangun danau buatan, lahan kita ini sekitar 2,8 hektare masih banyak lahan yang bisa difungsikan,” paparnya. Selain itu, pihaknya juga mendorong batas wilayah PSU agar representatif dan lebih tertata, seperti membangun pagar batas wilayah antara PSU dengan permukiman warga. ”Untuk saat ini kon­disi di lapangan masih blong, tidak ada batas antara per­mukiman warga dengan lahan PSU,” ungkapnya. Terlebih, sejak pembangunan dimulai, di mana saat musim penghujan Perumahan Griya Bukit Jaya (GBJ) serta permu­kiman warga mengalami ban­jir akibat tidak diperbaiki saluran air di sekitar PSU. ”Dari awal sudah disampaikan bahwa lokasi ini hamparan terbuka. Waktu awal pembangunan sudah terjadi banjir di perumahan GBJ serta kampung di sekitar PSU,” katanya. Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Bogor ini menekankan ke­pada dinas terkait agar lebih respons menanggapi persoa­lan yang terjadi saat ini. Jika dirasa harus ada anggaran yang diperlukan agar sece­patnya diajukan. ”Kalau terus dibiarkan kemungkinan bangunan yang sudah berdiri ini tidak dapat dirasakan masyarakat. Apa­lagi dengan belum difungsi­kannya GOM dan SMPN ini akan terbengkalai. Bahkan, saat ini GOM sudah banyak coretan di bagian dindingnya,” pungkasnya. (gus/jis/els/py)