RANCABUNGUR - Banyaknya anggaran yang diterima desa, baik dari daerah maupun pusat, sangat rentan diselewengkan para kepala desa (kades). Menyikapi itu, Camat Rancabungur Entis Sutisna berjanji akan mengaudit setiap alokasi dana desa dan segala bentuk pembangunan di setiap wilayah.
“Memang seharusnya ada pengawasan dari semua pihak, di antaranya dinas terkait yang menaungi desa, Polres Bogor dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Cibinong. Selain itu, harus ada pengawasan mendalam terkait pelampiran LPj dan SPj dari kades. Sebab, anggaran itu tidak sedikit dan kades harus terbuka serta melibatkan masyarakat,” bebernya.
Menghindari agar tak terjerumus ke ranah hukum, ia meminta pemdes jangan main-main menggunakan anggaran. “Saya juga akan meninjau ke lapangan dan kepada masyarakat untuk melaporkan segala kejanggalan penggunaan anggaran. Jangan takut melapor karena anggaran itu bersumber dari uang rakyat,” pintanya.
Terkait akan adanya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang turun ke desa, menurut dia, harus ada sistem yang diubah. ”Akan adanya wacana KPK mengaudit ke desa sepertinya kurang layak, karena ke desa sudah ada lembaga pemerintah yang menanganinya yaitu BPK dan inspektorat. Jadi, kalau bagi saya untuk KPK lebih baik fokus ke korupsi di tatanan elite saja, ” pungkasnya.
(khr/b/sal/py)