RANCABUNGUR - Menyambut Ramadan, aparat Desa Mekarsari, Kecamatan Rancabungur, malah galau. Sebab, Alokasi Dana Desa (ADD) dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor dan Dana Desa (DD) dari pemerintah pusat hingga saat ini belum juga cair. Padahal, dana tersebut sangat dibutuhkan untuk pembangunan desa, termasuk gaji perangkat desa. “DD seharusnya cair April, tapi sampai sekarang dana itu belum juga turun,” terang Kepala Desa (Kades) Mekarsari Sulaeman kepada Metropolitan, kemarin.
Molornya DD menyebabkan aparatur desa gelisah, karena program kerja yang disusun terancam berantakan. Sebab, keterlambatan ini membuat anggaran pemerintah desa (pemdes) membengkak. “Kami sudah anggarkan dana perbaikan jalan misalnya Rp10 juta, maka keterlambatan ini bisa membuat anggaran itu bengkak menjadi Rp15 juta,” ungkapnya.
Akibat penyaluran dana itu terlambat, tambah Sulaeman, maka akan menghambat program yang sudah direncanakan. Sehingga ini membuatnya jadi sorotan masyarakat karena telanjur menyosialisasikan program kepada masyarakat. Sementara masyarakat tidak tahu bahwa dana untuk membangun di wilayah mereka belum cair. “Ini kadang jadi beban bagi kami karena harus menjelaskan secara berulang-ulang kepada mereka,” katanya.
Sementara itu, Kades Kemang, Kecamatan Kemang, Entang Suana meminta ketika DD turun jangan berbarengan dengan dana program lain. ”Saat program sedang berjalan, misal program pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) terus DD turun juga, ini akan membuat tumpang tindih dan saat penyusunan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) jadi kurang efisien. Jadi, saya berharap jangan turun berbarengan, minimal ada jeda waktu,” bebernya.
(khr/b/sal/py)