METROPOLITAN - Pemerin­tah Kabupaten (Pemkab) Bogor tengah melakukan perbaikan Jembatan Sikeng yang menghubungkan Keca­matan Rumpin dengan Parungpanjang di awal Ok­tober ini. Sayangnya, tidak adanya koordinasi dari kon­traktor kepada Pemerintah Desa (Pemdes) Sukasari, Kecamatan Rumpin, mem­buat kepala desa (kades) setempat geram. Padahal, proyek pembangu­nan jembatan yang menelan biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bogor sebesar Rp1 miliar itu berada di wilayah Desa Sukasari, Kecamatan Rumpin. Kades Sukasari Edih Juhadi mengaku geram lantaran tidak ada koordinasi dari pihak kontraktor dalam rencana perbaikan jembatan ini. “Itu kan masuk Kampung Sikeng, Desa Sukasari, tapi saya sang­at menyayangkan pihak kon­traktor tidak ada koordinasi­nya,” katanya saat meninjau lokasi proyek. Menurut Edih, banyak ma­syarakat yang bertanya soal pembangunan Jembatan Si­keng lantaran jembatan ter­sebut salah satu akses utama warga Desa Sukasari, Rumpin dan Desa Dago, Parungpan­jang. “Harusnya pihak kon­traktor koordinasi, supaya saya bisa menjelaskan kepada masyarakat soal renovasi Je­mbatan Sikeng,” ujar Edih. Alhasil, pekerjaan perbaikan jembatan akan dihentikan untuk sementara waktu ka­rena belum ada iktikad baik dari pihak kontraktor. Nanti­nya jika sudah ada iktikad baik, bisa dikerjakan kembali. “Saya sangat mendukung terhadap pekerjaan, apalagi ini soal pembangunan untuk masy­arakat. Yang saya sayangkan, tidak ada koordinasinya,” tandasnya. Terpisah, perwakilan kon­traktor, Iyan, mengakui pi­haknya belum berkoordinasi dengan pihak Pemdes Suka­sari soal renovasi pembangu­nan Jembatan Sikeng di Desa Sukasari, Kecamatan Rumpin. “Memang kami akui soal ini. Kedatangan kades juga iktikad baik, sudah datang ke lokasi,” ucap Iyan. Pihaknya pun menyatakan diri segera melakukan sowan ke kantor Desa Sukasari. Me­skipun harus ditegur kades Sukasari, pihaknya mengaku mengucapkan banyak terima kasih terhadap kades. “Mun­gkin teman saya belum ber­koordinasi. Insya Allah, se­cara prbadi maupun pertang­gungjawaban perusahaan,” katanya. Terpisah, Kepala UPT Infra­struktur Jalan dan Jembatan Wilayah Leuwiliang, Zaitun Nur Azizah, menyebut dalam setiap pelaksanaan proyek lelang, semua pihak di wi­layah diikutsertakan karena menyangkut soal pengawasan pekerjaan di lapangan. ”Semua dilibatkan agar pihak kades (pemdes) dan pemerintah kecamatan ikut mengetahui pekerjaan. Itu biasa dilakukan dan tidak ada masalah,” pung­kasnya. (mul/c/ryn/run)