METROPOLITAN - Rencana pembangunan jalan khusus tambang yang melintasi Keca­matan Rumpin, Parungpanjang, dan Gunungsindur, sampai saat ini masih belum jelas realisa­sinya. Padahal, keberadaan jalan khusus tambang itu ke­butuhan mendesak sebagai solusi permanen menuntaskan konflik antara warga tiga keca­matan dengan pengusaha angkutan dan galian. Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Bogor Permadi mengatakan, soal pembangu­nan jalur tambang saat ini sudah dibuatkan Detail Engi­neering Design (DED). Namun, pembangunan tersebut ter­halang masalah keuangan yang dialokasikan pada penanganan Covid-19. ”Karena pada 2022, APBD provinsi dan APBD kabupaten banyak tersedot penanganan Covid-19,” kata pria yang akrab disapa Dalung itu. Ia berharap setelah itu lebih cepat. Sebab, kebijakan terse­but berada di Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat. Selain itu, soal site plan juga sudah ada di Dinas ESDM. ”Alasan dari ESDM memang pandemi, sehingga anggaran­nya digeser untuk penanganan Covid-19,” terang Permadi. Permadi juga berharap pembangunan jalur tambang ini segera direalisasikan. Se­hingga para pelaku tambang sudah membayar pajak. Namun, untuk teknisnya, ia mengaku tak mengetahuinya. ”Nantinya saat pembangunan tersebut akan diserahkan ke pihak ketiga atau pemerintah,” ujarnya. Ia menyebut anggaran 2022 masih defisit, tetapi masih dibahas. Ia berharap pembangunan jalur tambang itu direalisasikan pada 2022. ”Tapi kan 2022 anggaran defisit juga. Belum bisa menganggarkan. Itu kan jan­ji gubernur, jadi anggarannya dari provinsi,” katanya. Sebelumnya, Bupati Bogor Ade Yasin mengungkapkan hal tersebut saat berdialog dengan Gubernur Ridwan Kamil di acara kopi darat (kop­dar) bersama 27 kepala daerah se-Jawa Barat, Selasa (30/11) lalu. ”Rumpin, Parungpanjang, dan Gunungsindur sudah rindu akan adanya jalan khu­sus angkutan tambang. Ma­kanya saya menanyakan langs­ung ke Kang Emil, sebagai orang nomor satu di Jawa Barat, soal kelanjutan rencana pembangunan jalan khusus tambang,” kata Ade Yasin. Selama jalur tambang belum terealisasi, kemacetan parah di ruas jalur yang ada di tiga kecamatan sulit terurai. Se­mentara ini, yang bisa dilaku­kan Kabupaten Bogor yaitu mengatur jam operasional truk angkutan tambang. “Namun, muncul masalah baru, yakni banyaknya truk tambang parkir di bahu jalan sehingga menimbukan kema­cetan baru lantaran badan jalan menyempit. Namun, kebijakan itu alhamdulillah bisa menekan angka kecelaka­an yang kerap terjadi di jalur-jalur yang dilintasi truk ang­kutan tambang,” jelasnya. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengaku pemerintah provinsi sedang berupaya mencari investor yang mau membangun jalan khusus angkutan tambang. Jalan khu­sus angkutan tambang itu merupakan solusi permanen mengurai kemacetan di Rum­pin, Parungpanjang, dan Gunungsindur. ”Studi kelayakan atau feasi­bility study sudah beres. Ba­hkan dari sisi bisnisnya juga baik atau menjanjikan. Nah, sekarang kami sedang men­cari investornya. Karena mo­delnya Business to Business atau B to B, jadi bisa oleh swasta terhadap swasta,” terang Ridwan Kamil. Kang Emil, sapaan akrabnya, mengaku jika tidak ada ha­langan dalam hitungan bulan akan ada investor, baru setelah itu masuk pengerjaan fisik jalan. Ini sesuai komitmen bupati Bogor dan Pemprov Jabar. ”Hal itu untuk mengatasi permasalahan yang sudah berlangsung bertahun-tahun dan merenggut banyak jiwa,” tandasnya. (mul/c/els/run)