METROPOLITAN.id - DPRD Kabupaten Bogor memberi berbagai catatan kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor terkait Laporan Keterangan Pertangungjawaban (LKPJ) Plt Bupati Bogor tahun anggaran 2022.
Baca Juga: Plt Bupati Bogor Sebut Revitalisasi Pasar Citayam Terkendala IMB dari Pemkot Depok
Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto mengatakan, ada beberapa poin-poin rekomendasi yang diberikan kepada Pemkab Bogor. Salah satu yang krusial adalah pengelolaan anggaran Satu Miliar Satu Desa (Samisade), dimana ada beberapa desa yang kurang baik mengelola anggaran Samisade.
Baca Juga: Video Syur Mirip Rebecca Klopper Bikin Heboh, Fadly Faisal Bantah Jadi Perekam
"Kami di DPRD Kabupaten Bogor sangat mendukung bantuan dana infrasruktur desa untuk tetap dilaksanakan atau tetap dilanjutkan, tapi program Samisade tersebut harus diiringi dengan anggaran pendampingan atau pelatihan bagi penyelenggara disetiap desa," kata Rudy Susmanto.
Baca Juga: Ini Catatan DPRD Kota Bogor Untuk LKPJ Wali Kota Bogor Tahun 2022
Apalagi saat ini, lanjut Rudy, ada beberapa kepala desa yang baru menjabat begitu juga dengan staf-staf desa. Sehingga pada saat diberikan amggaran mereka belum memahami dari sisi administrasi atau pertanggung jawabannya seperti apa.
Baca Juga: Atasi Masalah Guru Honorer, Menteri Nadiem Siapkan Platform Marketplace Guru
"Ini juga tugas Pemkab Bogor khususnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD). Anggarannya sudah ada, bukan hanya membangun infrastruktur tapi terkait pelatihan administrasi penyelanggaraan programnya juga harus di laksanakan," paparnya.
Baca Juga: Fisipkom Unida Beri Motivasi Siswa SMA dan SMK Ibnu Aqil Bogor Lanjutkan Studi ke Perguruan Tinggi
"Jadi kami berharap program ini tetap dilaksanakan atau tetap dilanjutkan, begitu juga dengan pendampingan. Tapi bukan pendampingan yang utama, tapi juga terkait pelatihan-pelatihan penyelengraan administrasi desa terkait bantuan keungan infrastruktur desa yang harus lebih di galakkan dan harus lebih di maksimalkan," ungkap Rudy.***
