METROPOLITAN.id - Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto angkat bicara soal lambatnya pencairan Tunjangan Penghasilan Pegawai atau TPP Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintah Kabupaten Bogor.
Menurut Rudy Susmanto, TPP menjadi hak para pegawai, sehingga jika lambat dicairkan khawatir berdampak kepada penurunan kualitas pelayanan ASN di Kabupaten Bogor.
Baca Juga: Terdampak Longsor di Empang Kota Bogor, Ini Jadwal KA Pangrango Bogor-Sukabumi Kamis 16 Maret 2023
"Sampai hari ini belum dicairkan. Itu hak yang harus diterima oleh para ASN. Jangan sampai orang yang sudah bekerja dengan baik melayani masyarakat, lalu sampai harus menunggu keringat mereka kering baru dibayar," kata Rudy Susmanto, Kamis 16 Maret 2023.
Baca Juga: Bakal Libatkan Anjing Pelacak, Pencarian 4 Korban Longsor Empang Dilanjutkan Pagi Ini
Rudy meminta TPP yang sudah menjadi hak pegawai segera dicairkan. Selain itu, beberapa anggaran infrastruktur untuk desa, kelurahan, dan kecamatan juga harus secepatnya dicairkan. Rudy mengaku mendapat banyak keluhan dari sejumlah ASN soal hal tersebut.
Baca Juga: TP PKK Kabupaten Bogor Ingin Lahirkan Generasi Akhlakul Karimah lewat KOAS
"Beberapa anggaran infrastruktur untuk desa, kelurahan, dan kecamatan segera dicairkan, agar masyarakat memasuki hari raya idul fitri bisa menikmati infrastruktur yang baik," ujar dia.
Baca Juga: Akreditasi RSUD Leuwiliang Dinilai, Ini Harapan Plt Bupati Bogor Iwan Setiawan
Rudy Susmanto juga mengingatkan, salah satu fungsi APBD adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Karena itu, APBD harusnya bisa dicairkan lebih awal, agar perputaran uang dapat dirasakan masyarakat. Apalagi, kata Rudy Susmanto untuk urusan belanja wajib yang mestinya sudah terjadwal setiap bulan.
Baca Juga: Sampah Berserakan di Dekat Pohon Jubleg, Camat Parung bakal Kerahkan Petugas Gabungan
"Sejak awal Kami selalu ingatkan agar proses yang brkaitan adminitrasi diselesaikan di awal-awal tahun. Februari mestinya program sudah berjalan," kata dia.