METROPOLITAN.id - Rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor membangun Kantor Pusat Pemerintahan Baru Kota Bogor mendapat dukungan dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor.
Musababnya, rencana pembangunan Kantor Pusat Pemerintahan Baru ini disebut sudah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2019-2024 Kota Bogor.
Seperti diungkapkan Anggota Komisi 1 DPRD Kota Bogor, Endah Purwanti. Menurut dia, secara aturan sah saja Pemkot Bogor ingin membangun Kantor Pusat Pemerintahan Baru.
Akan tetapi, yang perlu digaris bawahi, bahwa biaya pembangunan Kantor Pusat Pemerintahan Baru Kota Bogor ini tidak boleh menggunakan dana APBD Kota Bogor.
"Secara aturan sah (sudah masuk dalam RTRW). Tapi, kalaupun pembangunan ini berlanjut pastikan bukan dari APBD," kata Endah Purwanti kepada wartawan, Jumat 17 Maret 2023.
"Karena, harapannya APBD 2023-2024 itu masih menyelesaikan PR dasar, seperti pembangunan sekolah, kecamatan dan kelurahan," sambung dia.
Meski begitu, politisi PKS ini mengaku sampai saat ini pihaknya belum mengetahui secara rinci, kajian mengenai rencana pemindahan atau membangun Kantor Pusat Pemerintahan Baru itu.
Atas itu, dirinya meminta Pemkot Bogor agar memberitahukan layanan apa yang bisa diperoleh, dan sejauh mana efektifitas dari pembangunan Kantor Pusat Pemerintahan Baru Kota Bogor.
"(Klaim mempermudah pelayanan publik sama mencegah kemacetan) boleh, setuju aja, tapi minta kajiannya. Pasti ada dasar kajiannya. Termasuk FS sudah ada belum," ujar anggota Komisi 1 DPRD Kota Bogor ini.
Sementara itu, Anggota Komisi 1 DPRD Kota Bogor, Mulyadi menuturkan bahwa rencana pembangunan Kantor Pusat Pemerintahan Baru ini kan sudah digaungkan ke masyarakat oleh Pemkot Bogor.
Atas itu, tentunya janji ini perlu ditindaklanjuti secara bertahap dan berkelanjutan, karena salah satunya untuk mengurangi angka kemacetan di pusat kota.
"Dan (pembangunan) ini pasti membutuhkan anggaran yang besar dan tak mungkin hanya mengandalkan APBD Kota Bogor," kata politisi Partai Demokrat ini.
"Mungkin ini perlu terobosan Pemkot untuk mencari anggaran pusat dan provinsi, jangan sampai pembangunan Ibu Kota baru Kota Bogor mangkrak seperti pembangun jalan R3 yang sampai saat ini tidak sesuai target yang diharapkan Pemkot dan masyarakat Kota Bogor," ujar Mulyadi.
Sebelumnya, Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A Rachim meninjau lokasi pembangunan akses jalan masuk menuju Kantor Pusat Pemerintahan Baru Kota Bogor yang direncakan dibangun di wilayah Kelurahan Katulampa, Kecamatan Bogor Timur pada Senin, 13 Maret 2023.