Kantor Pusat Pemerintahan Baru Kota Bogor Dibangun Tahun 2026: Bisa Tampung Seribu Pegawai, Diisi 21 OPD

METROPOLITAN.id - Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim mengungkapkan progres pembangunan Kantor Pusat Pemerintahan Baru Kota Bogor.

Rencananya, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor akan mulai mengerjakan pembangunan Kantor Pusat Pemerintahan Baru Kota Bogor pada tahun 2026 mendatang.

Diketahui, tahun 2023 ini Pemkot Bogor akan melakukan cut and fill untuk pembukaan jalan menuju Kantor Pusat Pemerintahan Baru Kota Bogor.

Kemudian, untuk tahun 2024, Pemkot Bogor rencananya akan melakukan betonisasi pada akses jalan menuju Kantor Pusat Pemerintahan Baru.

Setelah itu, tahun 2025, Pemkot Bogor berencana menyiapkan Detail Engineering Design (DED) untuk Kantor Pusat Pemerintahan Baru.

Baca Juga: Akses Jalan Kantor Pusat Pemerintahan Baru Kota Bogor Mulai Dikerjakan, Pemkot Bogor Anggarkan Rp1,5 Miliar

"Sebenarnya gambarannya (untuk Kantor Pusat Pemerintahan Baru) sudah ada, diberikan kontribusi dari PT SEG, tapi belum di DED-kan," kata Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A Rachim usai meninjau pembangunan akses jalan Kantor Pusat Pemerintahan Baru, Senin 13 Maret 2023.

"Mungkin di 2025 di DED-kan, bertahap mungkin di 2026 mulai dibangun," sambung Dedie A Rachim.

Tak hanya Kantor Pusat Pemerintahan Baru, menurut Wakil Wali Kota Bogor, dalam pembangunan nanti juga akan ada lapangan sepakbola hingga masjid di sekitar Kantor Pusat Pemerintahan.

"Kalau memungkinkan lapangan bola menjadi bagian dari sarana olahraga buat Bogor Timur, yang bisa dimanfaatkan juga oleh warga. Kita juga rencana ada masjid juga ya, mudah-mudahan itu bisa direalisasi," ucap Dedie A Rachim.

Meski begitu, diyakini Wakil Wali Kota Bogor, di Kantor Pusat Pemerintahan Baru nanti hanya diisi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang sifatnya perkantoran dan pelayanan publik.

Sehingga, masyarakat yang membutuhkan pelayanan publik dipermudah. Karena, dalam satu komplek itu mereka tinggal jalan kaki dari satu kantor ke kantor lain, dan bisa langsung beres.

"Kalau balai kota tetap, hanya perkantoran dan pelayanan publik disatukan," ungkap Dedie A Rachim.

"Dalam bayangan kita sebetulnya ada 21 OPD yang bisa berkantor bersama-sama disini, dengan kapasitas tampung kurang lebih seribu pegawai," lanjut dia.