metro-bogor

Soroti Data Kemiskinan Kota Bogor, Banggar DPRD : Jadi Bahan Evaluasi APBD Perubahan 2023

Senin, 26 Juni 2023 | 14:00 WIB
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Bogor Devie Prihartini Sultani. (DPRD Kota Bogor)

METROPOLITAN.ID - Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bogor resmi merilis data Kota Bogor Dalam Angka tahun 2022.

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Bogor Devie Prihartini Sultani secara spesifik menyoroti perihal data kemiskinan Kota Bogor yang berada di 7,10 persen atau dengan jumlah penduduk miskin 79,2 ribu jiwa.

Atas data dari BPS tersebut, Devie Prihartini Sultani yang juga Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Bogor itu mengaku akan menjadikan data BPS sebagai bahan evaluasi dalam pembahasan APBD-Perubahan tahun anggaran 2023 ini.

Baca Juga: Fenomena Wisuda TK hingga SMA Dikeluhkan Ortu, DPRD Kota Bogor Bakal Panggil Disdik

Sebab menurut dia, sebagai wilayah yang ditempati oleh presiden Joko Widodo, seharusnya Pemerintah Kota Bogor bisa lebih baik lagi menekan angka kemiskinan.

“Ini data BPS akan menjadi bahan evaluasi kami di DPRD, karena di sisa masa jabatan Wali Kota yang tinggal menghitung hari, semua program yang dijanjikan harus terlaksana, terlebih program yang bertujuan untuk menekan angka kemiskinan,” ujar Devie Prihartini, Minggu 25 Juni 2023.

Menurut Devie Prihartini Sultani, program bantuan yang seharusnya diarahkan untuk masyarakat miskin juga masih tidak bisa maksimal dilakukan di Kota Bogor.

Baca Juga: Jaga Pusaka Warisan Budaya, Bima Arya Gelar Pagelaran Seni dan Silat di Alun-Alun Kota Bogor

Sebab berdasarkan aduan dan laporan yang diterima oleh Komisi IV dari LPM dan masyarakat, kata dia, masih ditemukan adanya bantuan yang tidak tepat sasaran.

Untuk itu, DPRD Kota Bogor pun mendorong Pemerintah Kota Bogor untuk memperbaiki pendataan untuk DTKS dan peningkatan aplikasi Sahabat yang saat ini ada dibawah kendali Dinas Sosial.

“Kami sudah menyampaikan hal tersebut ke pihak Kementerian Sosial RI dan mudah-mudahan ini bisa menjadi langkah awal untuk perbaikan sistem pendataan, pemutakhiran dan penyaluran bantuan di Kota Bogor,” jelas Devie Prihartini Sultani.

Baca Juga: Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto Dorong Pertumbuhan Pelaku UMKM Pasca Pandemi

Dalam data BPS ini juga menunjukkan IPM Kota Bogor masih kalah dari Kota Depok yang berada di 82,46 sedangkan Kota Bogor 77,17.

Devie Prihartini Sultani menyebutkan meski mengalami peningkatan dalam tiga tahun terakhir, namun ini menunjukkan Pemerintah Kota Bogor masih kurang cermat dalam merencanakan pembangunan untuk infrastruktur yang menunjang dimensi kesehatan, dimensi pendidikan dan dimensi taraf hidup.

Halaman:

Tags

Terkini