Untuk dimensi kesehatan, politisi NasDem itu menilai kekurangan Posyandu di Kota Bogor menjadi salah satu penyebabnya.
Baca Juga: DPRD Kota Bogor Sebut Revitalisasi Pasar Jambu Dua Harus Berdampak Positif buat Pendapatan Daerah
Bak efek domino, hal tersebut pun berpengaruh terhadap program penekanan angka stunting.
Sebab data stunting Kota Bogor yang dikeluarkan dari pemerintah pusat mengalami kenaikan menjadi 18,7 persen di tahun 2022 lalu.
“Persoalan stunting juga masih menjadi masalah, maka dari itu kami DPRD Kota Bogor akan terus mendorong penambahan jumlah posyandu dan peningakatan anggaran untuk para petugas kader posyandu juga pemberian makanan sehat (PMT),” tegas Devie Prihartini Sultani.
Untuk peningkatan dimensi pendidikan, Ia menerangkan, didalam rekomendasi LKPJ DPRD Kota Bogor, pihak DPRD Kota Bogor menekankan perlu ditingkatkannya lagi peran pemerintah Kota Bogor dalam sektor urusan wajib pelayanan dasar, seperti sektor kesehatan, pendidikan dan urusan sosial.
Minimnya jumlah sekolah di Kota Bogor, harus diiringi dengan penambahan unit sekolah baru guna menunjang keberlangsungan pendidikan yang maksimal.
“Intinya kami di sisa waktu yang ada akan memfokuskan anggaran untuk meningkatkan IPM Kota Bogor dan menyelesaikan janji wali Kota Bogor yang sudah tertuang didalam RPJMD,” tutup Devie Prihartini Sultani.***
