"Jadi dilihat dari aktivitasnya berdasarkan usia, selama dia berusia di atas 15 tahun, kemudian aktivitasnya tidak sekolah, tidak mengurus rumah tangga yaitu dia nanti akan sebagai kans untuk dia itu sebagai pengangguran atau enggak," jelasnya.
Menurutnya, tingginya tingkat pengangguran terbuka tersebut tentu berpotensi terhadap tingginya angka kemiskinan di Kota Bogor.
Tak hanya itu, menurutnya, hal itu juga akan berdampak multiplayer terhadap hal lainnya. Seperti maraknya tindak kriminal dan lain sebagainya.
Baca Juga: DPRD Sesalkan Kota Bogor Masuk 5 Besar Kota Termiskin di Jawa Barat Ditengah Gencarnya Pembangunan
"Kalau dalam benak saya setiap orang itu pasti akan survive untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Artinya atas tingginya pengangguran, problem sosial akan semakin tinggi kemungkinannya," tuturnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor, Atty Somaddikarya mengingatkan Pemerintah Kota Bogor, khususnya Wali Kota Bogor, Bima Arya agar tidak perlu panik dalam menyikapi hal itu.
DPRD mengajak Pemkot Bogor secara bersama-sama untuk meramu satu solusi yang terbaik dalam mengentaskan angka kemiskinan dan pengangguran di Kota Bogor.
"Ini harus kita luruskan jangan tiba-tiba dikoreksi justru malah jadi panik, koreksi ini adalah untuk menghasilkan satu solusi yang terbaik. Saya juga mengingatkan nih kalau ada koreksi, pemimpin itu harus siap," tegasnya.
Politisi PDIP itu berpendapat, selain Covid-19, banyak indikator yang menyebabkan tingginya angka pengangguran dan kemiskinan di Kota Bogor.
Hal itu menjadi pekerjaan rumah bagi Pemkot Bogor untuk berakselerasi melakukan penanganan khusus dalam mengejar ketertinggalan.
"Komisi IV akan mengeluarkan rekomendasi. Dan kita akan susun dulu konsep dan rekomendasinya untuk dijalankan oleh Pemerintah Kota Bogor," tuntas Atty Somaddikarya.***