METROPOLITAN.ID - Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Bogor, Karnain Asyhar yang mewakili Ketua DPRD Kota Bogor bersama Ketua Komisi I DPRD Kota Bogor, Heri Cahyono, menghadiri konsultasi publik Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bogor tahun anggaran 2024, belum lama ini.
Sebagai narasumber dalam diskusi yang dihadiri oleh seluruh stakeholder se-Kota Bogor dan perwakilan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Karnain menyebutkan DPRD Kota Bogor menginginkan didalam RKPD yang disusun oleh Pemerintah Kota Bogor berfokus kepada penuntasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2019 - 2024 Kota Bogor.
Dalam RPJMD Kota Bogor, Wali Kota Bogor Bima Arya memiliki visi mewujudkan Kota Bogor Ramah Keluarga.
Baca Juga: Link Nonton The Hymn of Death, Drama Korea Lee Jong Suk tentang Cinta Terlarang Berakhir Tragis!
Sehingga, Karnain ingin APBD Kota Bogor sebesar Rp3,1 triliun bisa disusun sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat.
“Karena ramah keluarga ini salah satu basic sasaran atau objek serta subjek pembangunan kita adalah struktur sosial kita pada level keluarga. Karena itu, mudah-mudahan di 2023 dan 2024 akan menyisir beberapa aspek pengarusutamaan keluarga yang bisa dikedepankan dalam pengalokasian anggaran dan pengelolaan program pembangunan ke depan,” kataKarnain.
Lebih lanjut, Karnain memaparkan terdapat tiga misi yang perlu diselesaikan di sisa waktu kurang lebih dua tahun ini.
Baca Juga: Sepeda Motor Listrik Dipamerkan IIMS 2023, Ada Gesits Raya hingga Yamaha Neo, Segini Harganya
Yakni, Bogor Sehat, Bogor Cerdas dan Bogor Sejahtera.
Untuk Bogor Sehat, Karnain percaya bahwa paradigma ‘mencegah lebih baik daripada mengobati’ perlu kembali ditanamkan kepada masyarakat Kota Bogor.
Disamping itu, perlu dijalankannya program yang bisa menjadikan paradigma tersebut sebagai suatu kenyataan.
Baca Juga: Ahmad Munasir Rafie Pratama, Dosen UIII Hilang di Turki Usai Kegiatan di Norwegia, Ini Kronologinya
“Sehingga saya kira pengalokasian 10 persen dari APBD ini karena porsi masih terbagi kepada belanja rutin, ini perlu kita pikirkan kedepan, tuntutan kebutuhan dari faskes yaitu penambahan puskesmas baru sehingga coverage layanan faskes ini mampu melayani kebutuhan kesehatan masyarakat secara prima dan paripurna, juga penguatan RSUD Kota Bogor,” jelas Karnain.
Lalu, untuk Bogor Cerdas, politisi PKS ini menilai perlu adanya intervensi lebih dari Pemerintah Kota Bogor terhadap keberadaan sarana prasarana pendidikan. Berdasarkan catatannya, ada 43 bangunan sekolah yang perlu diintervensi oleh anggaran pemerintah di tahun ini.