Tahun anggaran 2016 sudah habis. Ada tiga dinas di lingkungan Pemerintah Kota Bogor yang memiliki rapor merah. Ketiga dinas itu adalah Dinas Binamarga dan Sumber Daya Air, Dinas Pengawasan Bangunan dan Pemukiman (Wasbangkim) serta Dinas Kesehatan. Ketiganya diketahui memiliki serapan anggaran yang rendah lantaran tidak terlaksananya sejumlah program dan kegiatan di tahun lalu. Akibatnya, banyak fasilitas yang seharusnya dapat digunakan masyarakat tetapi harus tertunda dulu karena belum terealisasikan.
Wakil Walikota Bogor Usmar Hariman mengatakan, serapan anggaran Pemkot Bogor di akhir Desember lalu mencapai 83,06 persen. Ada beberapa dinas yang memang serapan anggarannya sangat rendah menjadi penyumbang Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) yang besar bagi Pemkot Bogor. “Dinas Binamarga, Dinas Wasbangkim dan Dinas Kesehatan yang serapan anggarannya masih rendah. Sehingga Silpa Pemkot Bogor menjadi besar,” ujarnya kepada Metrpopolitan.
Menurut Usmar, rendahnya serapan anggaran karena ada beberapa proyek pengerjaan infrastruktur yang tidak terealisasi seperti pembangunan Terminal Tanahbaru, lanjutan pembangunan Jalan R3, pembangunan masjid dan pembangunan gedung DPRD Kota Bogor. “Selain itu juga ada RSUD yang belum terserap semua, sehingga serapan anggarannya menjadi rendah. Memang harus dilakukan evaluasi agar tidak seperti ini,” terangnya.
Karena rendahnya serapan anggaran tersebut, lanjut dia, Silpa Pemkot Bogor diperkirakan mencapai Rp350 miliar. Bahkan karena rendahnya serapan anggaran tersebut Usmar mengkhawatirkan pemerintah pusat akan mengurangi bantuan yang akan diberikan kepada Kota Bogor. “Kalau serapan dalam Dana Alokasi Khusus (DAK) rendah, katanya dana bantuan yang akan didapatkan rendah dan itu yang kita khawatirkan. Tetapi kita akan lakukan loby lagi ke Pemerintah Pusat karena kan Pak Presiden tinggal di Bogor,” paparnya.
Sementara itu Sekretaris Daerah Kota Bogor Ade Sarip Hidayat menjelaskan bahwa dalam rotasi mutasi yang dilakukannya belum lama ini, ia dengan beberapa pejabat eselon II lainnya menandatangani pakta integritas sehingga jika ada kepala dinas yang serapan anggaranya rendah dan bekerja tidak maksimal maka akan langsung dirotasi. “Ada beberapa dinas yang rendah serapannya, hal ini karena gagal lelang dan sisa waktu pengerjaannya sangat pendek,” katanya.
Meski begitu, serapan dan realisasi kinerja dinas-dinas lebih baik dari tahun sebelumnya. Karena di tahun sebelumnya realisasi anggaran dan kinerja memang buruk tapi evaluasi yang sering dilakukan membuat kinerja meningkat. “Tahun ini lebih baik dari tahun sebelumnya,” jelasnya.
(mam/c/els/dit)
