METROPOLITAN – Pasca penerapan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) baru, sejumlah jabatan kepala dinas di lingkungan Pemerintahan Kota Bogor mengalami kekosongan. Hal tersebut membuat Pemkot Bogor akan segera melakukan open bidding alias lelang jabatan untuk mengisi kekosongan tersebut. Terlebih tahun anggaran 2017 sudah dimulai, sehingga jabatan kepala dinas itu sangat diperlukan bagi dinas-dinas yang kosong.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Aparatur (BKPPSA) Kota Bogor Fetty Qondarsyah mengatakan, pihaknya sudah mulai mempersiapkan proses open bidding yang akan dibuka se-Jawa Barat tersebut. Menurut dia, proses open bidding tersebut akan dimulai awal Februari mendatang. Ada empat dinas yang kosong di antaranya Dinas Pendidikan, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Komunikasi dan Informasi. ”Open bidding kita mulai Februari mendatang. Proses pendaftaran masih sama seperti open bidding pertama. Yang pasti pendaftarannya boleh diikuti PNS se-Jawa Barat,” ujarnya kepada Metropolitan.
Open bidding itu pun bisa diikuti pejabat eselon II dan III untuk PNS yang ada di Provinsi Jawa Barat. Menurut Fetty, persyaratan open bidding nantinya akan diumumkan ke sejumlah daerah di Jawa Barat agar diketahui khususnya oleh masyarakat Kota Bogor. “Kami akan buat pengumuman untuk proses lelang jabatan ini, agar masyarakat pun tahu ada jabatan kosong di Pemkot Bogor. Selain itu nantinya pejabat yang mendaftar pun akan kita umumkan,” terangnya.
Dalam melakukan uji kompetensi kepada calon kepala dinas, menurut Fetty pihaknya akan melibatkan unsur-unsur dari ahli sehingga para pejabat yang menempati jabatan kepala dinas benar-benar kompeten di bidangnya. ”Kami akan lakukan open bidding seperti tahun sebelumnya dan melibatkan orang-orang ahli untuk menguji calon kepala dinasnya,” paparnya.
Sementara itu, Wakil Walikota Bogor Usmar Hariman mengakui adanya proses open bidding dibuka BKPPSA. Karena pejabat di tingkat Eselon 2B sudah tidak mencukupi sehingga diharuskan adanya proses open bidding untuk mengisi kekosongan empat Organisi Perangkat Daerah (OPD). “Pada awal tahun memang sudah bisa dibuka untuk open bidding di tingkat eselon II ini. BKPPSA yang mempersiapkan prosesnya, yang pasti seluruh eselon III setingkat Jawa Barat bisa mengikutinya karena ini terbuka untuk umum,” katanya.
Proses open bidding itu pun dibuka selama 60 hari setelah adanya pengukuhan SOTK di Kota Bogor. Hal tersebut berdasarkan tahapan yang ada.
(mam/b/els/dit)
